Jakarta: Kalangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendukung langkah pemerintah dalam memberantas praktik judi online. Sikap ini merespons pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan yang menegaskan tidak akan pandang bulu dalam menindak siapa pun yang terlibat dalam kasus tersebut. "DPR mendukung penuh. Langkah ini penting untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif yang merusak moral, sosial, dan ekonomi bangsa," kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat, 15 November 2024. Dave menegaskan, pemberantasan judi online harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup semua pihak yang terlibat. "Penegakan hukum harus transparan, adil, dan menyentuh seluruh jaringan judi online. Tidak boleh ada celah bagi siapa pun yang terlibat, termasuk pejabat atau aparat yang melindungi praktik ini," ujarnya. Selain itu, ia mendorong pengawasan ketat terhadap sistem pembayaran digital yang kerap digunakan untuk memfasilitasi aktivitas ilegal tersebut. Dave menilai, infrastruktur pendukung judi online harus dihentikan sepenuhnya agar tidak ada peluang untuk berkembang kembali. Menurut Dave, DPR siap memperkuat regulasi bila diperlukan untuk memastikan pemberantasan judi online berjalan efektif. "Parlemen akan memastikan proses ini berjalan transparan dan akuntabel. Jika ada celah hukum, kami siap mendukung pemerintah dengan peraturan yang lebih tegas," lanjutnya. Sebelumnya, Menko Polkam Budi Gunawan menyampaikan bahwa pemerintah mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk tidak memberi toleransi terhadap praktik judi online. Penegasan ini memperlihatkan komitmen pemerintah menyelesaikan kasus tersebut hingga ke akarnya. Dave optimistis bahwa dengan kerja sama pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, mata rantai judi online dapat diputus, menciptakan Indonesia yang lebih bersih dan bebas dari dampak buruk perjudian.

Jakarta: Kalangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendukung langkah pemerintah dalam memberantas praktik judi online. Sikap ini merespons pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan yang menegaskan tidak akan pandang bulu dalam menindak siapa pun yang terlibat dalam kasus tersebut.
 
"DPR mendukung penuh. Langkah ini penting untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif yang merusak moral, sosial, dan ekonomi bangsa," kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat, 15 November 2024.
 
Dave menegaskan, pemberantasan judi online harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup semua pihak yang terlibat.
"Penegakan hukum harus transparan, adil, dan menyentuh seluruh jaringan judi online. Tidak boleh ada celah bagi siapa pun yang terlibat, termasuk pejabat atau aparat yang melindungi praktik ini," ujarnya.
 
Selain itu, ia mendorong pengawasan ketat terhadap sistem pembayaran digital yang kerap digunakan untuk memfasilitasi aktivitas ilegal tersebut. Dave menilai, infrastruktur pendukung judi online harus dihentikan sepenuhnya agar tidak ada peluang untuk berkembang kembali.
 
Menurut Dave, DPR siap memperkuat regulasi bila diperlukan untuk memastikan pemberantasan judi online berjalan efektif. "Parlemen akan memastikan proses ini berjalan transparan dan akuntabel. Jika ada celah hukum, kami siap mendukung pemerintah dengan peraturan yang lebih tegas," lanjutnya.
 
Sebelumnya, Menko Polkam Budi Gunawan menyampaikan bahwa pemerintah mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk tidak memberi toleransi terhadap praktik judi online. Penegasan ini memperlihatkan komitmen pemerintah menyelesaikan kasus tersebut hingga ke akarnya.
 
Dave optimistis bahwa dengan kerja sama pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, mata rantai judi online dapat diputus, menciptakan Indonesia yang lebih bersih dan bebas dari dampak buruk perjudian.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

(ALB)