AYOBOGOR.COM -- Pada beberapa waktu lalu, kami telah memberikan prediksi bahwa setelah tanggal 12 November, akan semakin banyak pembaruan terkait penyaluran bantuan sosial PKH dan BPNT, baik untuk penerima yang melalui kartu KKS periode dua bulan, maupun yang beralih dari PT Pos Indonesia ke kartu KKS.

Tanggal 12 November memang menjadi batas akhir untuk proses perbaikan data bagi KPM yang beralih dari PT Pos ke kartu KKS, serta untuk verifikasi dan validasi KPM PKH dan BPNT baru. Dan ternyata, prediksi tersebut terbukti benar.

Hingga 14 November 2024, sudah mulai banyak terlihat update terbaru terkait bantuan PKH dan BPNT di aplikasi SIKS-NG.

Salah satunya adalah pembaruan untuk KPM PKH yang beralih dari PT Pos ke kartu KKS. Sebagian besar KPM yang belum menerima bantuan sejak bulan Juli kini mulai terlihat kemajuan dalam proses pencairannya.

Banyak KPM yang sejak bulan Juli belum menerima bantuan, baik untuk tahap ketiga (Juli-Agustus-September) maupun tahap keempat (Oktober-November-Desember).

Sebelumnya, pada aplikasi SIKS-NG, untuk periode salur Juli-Agustus-September, keterangan statusnya masih kosong atau "strip", yang berarti prosesnya masih dalam tahap verifikasi dan belum bisa dicairkan.

Namun, hari ini kami mendapatkan kabar bahwa meskipun bantuan tahap ketiga belum dicairkan, bantuan untuk tahap keempat (Oktober-November-Desember) sudah memasuki tahapan evaluasi komponen keluarga.

Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan kelayakan setiap anggota keluarga penerima manfaat (KPM) dalam mendapatkan bantuan PKH. Proses evaluasi ini penting untuk menentukan apakah KPM tersebut masih berhak menerima bantuan PKH sesuai dengan perhitungan yang telah ditentukan.

Meski keterangan SP2D masih kosong, ini menunjukkan bahwa bantuan PKH tahap ketiga dan keempat kemungkinan akan dicairkan secara rapel atau sekaligus.

Jika KPM memiliki anggota keluarga lansia, maka bantuan yang diterima bisa mencapai Rp1,2 juta, yang mencakup bantuan untuk dua tahap, yakni tahap ketiga dan keempat. Diperkirakan, bantuan ini akan segera masuk ke tahapan final closing, diikuti dengan verifikasi cek rekening, penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), SP2D, dan Standing Instruction (SI).

Proses Pendistribusian Kartu KKS

Berkaitan dengan distribusi kartu KKS untuk KPM yang beralih dari PT Pos, ada kemungkinan besar pendistribusian kartu ini akan dilakukan setelah Pilkada serentak selesai, yakni sekitar akhir November atau awal Desember 2024.

Hal ini dikarenakan distribusi kartu KKS memerlukan pengumpulan banyak orang di satu lokasi, yang dapat menimbulkan pelanggaran protokol kesehatan menjelang Pilkada. Oleh karena itu, Kemensos kemungkinan akan menunda pendistribusian hingga pasca Pilkada untuk menghindari kerumunan massa.

Update Bantuan BPNT: Pencairan Mulai Dipercepat

Selain bantuan PKH, update terbaru juga datang untuk bantuan BPNT. Di aplikasi SIKS-NG, kami melihat adanya pembaruan terkait bantuan BPNT yang awalnya tercatat untuk periode Juli-Agustus 2024.

Hari ini, bantuan BPNT untuk periode September-Oktober 2024 juga mulai muncul di aplikasi, meskipun keterangan SP2D masih kosong dan statusnya masih dalam tahap verifikasi.

Jika prosesnya mirip dengan bantuan PKH, kemungkinan besar bantuan BPNT untuk periode September hingga Oktober ini akan dicairkan secara rapel, bersama dengan bantuan untuk bulan November-Desember 2024. Artinya, total bantuan yang akan diterima oleh KPM BPNT bisa mencapai sekitar Rp1,2 juta untuk dua periode yang belum disalurkan.

Beberapa KPM yang sudah terverifikasi dan lolos cek rekening juga sudah mulai mendapatkan status "berhasil cek rekening". Namun, mereka masih menunggu penerbitan SP2D dan SPM, yang menjadi tanda bahwa dana siap untuk dicairkan. Begitu SPM diterbitkan, Kemensos akan mengeluarkan Standing Instruction (SI) yang akan menginstruksikan bank untuk mentransfer bantuan ke rekening KPM yang tercatat.

Meskipun menjelang Pilkada, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah memastikan bahwa bantuan sosial yang bersumber dari APBN, seperti PKH dan BPNT, tidak akan ditunda.

Penundaan hanya berlaku untuk bantuan sosial yang bersumber dari APBD, seperti KJP Plus dan KLG yang dikelola oleh pemerintah daerah. KPM PKH dan BPNT tidak perlu khawatir karena bantuan ini tetap akan disalurkan sesuai dengan jadwal, meskipun ada pengaturan dan peraturan yang perlu diperhatikan mengingat masa Pilkada.

Menjelang akhir tahun 2024, Kemensos sedang berupaya untuk mengejar target penyaluran bantuan sosial agar anggaran tahun 2024 bisa terserap sepenuhnya. Oleh karena itu, meskipun ada sedikit keterlambatan dalam pendistribusian bantuan, kami berharap semua KPM dapat menerima bantuan sesuai dengan haknya.

Untuk KPM PKH dan BPNT, harapan kami adalah bantuan ini segera cair dan dapat meringankan kebutuhan sehari-hari keluarga. Mari kita doakan agar semua proses pencairan bantuan dapat berjalan lancar tanpa hambatan, sehingga para penerima manfaat bisa segera mendapatkan dukungan yang sangat dibutuhkan, terutama menjelang akhir tahun.

Pada 14 November 2024, kami mendapatkan kabar baik terkait pembaruan bantuan PKH dan BPNT. Proses pencairan untuk banyak KPM yang sebelumnya belum menerima bantuan kini mulai menunjukkan perkembangan. Meskipun masih ada beberapa tahapan yang perlu dilalui, bantuan diperkirakan akan cair dalam waktu dekat, dengan kemungkinan pencairan secara rapel untuk beberapa tahap.

KPM yang sudah berhasil cek rekening dapat segera menantikan bantuan mereka, sementara pendistribusian kartu KKS mungkin akan dilakukan setelah Pilkada. Kami mengimbau agar semua KPM terus memantau status pencairan dan berharap bantuan ini dapat segera diterima dengan lancar.