Liputan6.com, Jakarta Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah melobi Wamen BUMN, Dony Oskaria terkait pemanfaatan lahan BUMN untuk pembangunan rumah rakyat.

Fahri bersama Dony Oskaria membahas tindak lanjut rencana pemanfaatan aset lahan milik sejumlah BUMN yang berada di bawah Kementerian BUMN, untuk dibangun rumah bagi rakyat kecil atau Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Yang jelas harus segera dilakukan sinkronisasi data aset tanah di bawah lingkungan Kementerian BUMN beserta seluruh statusnya. Sehingga bisa kita mulai sisir untuk tindak lanjutnya," kata Fahri Hamzah dalam keterangan tertulis, Kamis (14/11/2024).

Setelah dilakukan sinkronisasi data, Fahri mengatakan perlu segera dilakukan penyusunan regulasi skema pemanfaatan aset tersebut.

"Kedua tentu skema pemanfaatannya yang akan dikeluarkan Kementerian Keuangan, kita perlu perubahan regulasi apa untuk hal itu," imbuh dia.

Lebih lanjut, Fahri juga mendorong para BUMN Karya yang selama ini terlibat konstruksi pembangunan jembatan layang dan jalan tol, untuk memberikan saran untuk solusi penertiban permukiman di kolong jembatan.

"Untuk rekan-rekan BUMN Karya perlu lebih detaiil lagi bagaimana menyelesaikan persoalan permukiman di kolong jembatan. Selama ini rekan-rekan BUMN Karya yang banyak terlibat dalam pembangunan jembatan dan jalan tol," pintanya.

Selain penertiban permukiman di kolong jembatan, Fahri juga meminta keterlibatan semua pihak untuk juga memikirkan solusi penertiban permukiman di bantaran sungai.

"Bagaimana ke depannya kita bisa memberikan keputusan bahwa seluruh rumah atau bangunan yang di bantaran sungai harus pindah, tetapi konsep penataannya juga harus mulai dipikirkan seperti diikuti dengan normalisasi sungai dan penataan kawasannya," tuturnya.