Jakarta, Beritasatu.com - Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia menemukan tiga tantangan kritis yang berpotensi memperburuk ketimpangan dan kesenjangan sosial masa depan digital Indonesia. Padahal, Indonesia saat ini tengah berupaya untuk mencapai masa depan digital yang berkeadilan.

Dalam laporan berjudul “Prospek Cerah, Dibayangi Ketimpangan: Menuju Transformasi Digital Inklusif di Indonesia", UNDP mengungkapkan tiga tantangan kritis Indonesia, yaitu kesenjangan digital, isu seputar hak dan etika digital, serta risiko polarisasi.

UNDP mengungkapkan, pada 2022, penggunaan internet di Jakarta mencapai 84,7%, sedangkan di Papua hanya 26,3%. UNDP menilai hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antar-wilayah yang besar. Rumah tangga perkotaan dinilai memiliki tingkat penetrasi internet sebesar 90,9%, sementara daerah perdesaan tertinggal di 80,5%.

Kedua, risiko disinformasi atau hoax. UNDP memperkirakan terdapat 82 juta penduduk Indonesia rentan terhadap propaganda digital terutama dalam masa pemilu 2024, khususnya gen Z yang jumlahnya mencapai 27,94% dari total jumlah penduduk Indonesia.

Ketiga, risiko polarisasi dan efek ruang gema (echo chambers). UNDP menilai platform daring dapat memperkuat echo chamber politik, mengisolasi pengguna dalam kelompok yang memiliki pemikiran yang sama,berpotensi memperdalam kesenjangan sosial dan membatasi terciptanya ruang dialog.
 

Merespons laporan tersebut, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan, Kementerian Komunikasi dan Digital telah mengembangkan strategi digital komprehensif yang berfokus pada ekonomi digital, masyarakat digital, tata kelola digital, dan infrastruktur digital.

"Transformasi digital bukan sekadar pilihan, ini adalah jalan menuju masa depan digital Indonesia. Indonesia telah menetapkan target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, dan salah satu cara untuk mencapainya adalah melalui investasi yang signifikan di sektor teknologi dan informasi. Itulah sebabnya kami berkomitmen penuh dalam mencapai tujuan ini. Namun, tantangan tetap ada, khususnya kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan," kata Nezar di Jakarta, Selasa (12/11/2024).

"Pemberdayaan perempuan di ruang digital juga penting untuk mempercepat kemajuan Indonesia dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Meskipun kesenjangan gender dalam akses digital makin menyempit, perempuan lanjut usia dan mereka yang berpendidikan rendah masih menghadapi tantangan signifikan untuk mendapatkan akses dan literasi digital. Kita perlu memastikan perempuan dapat berpartisipasi dan memberikan kontribusi dengan lebih berarti terhadap transformasi digital di Indonesia," kata dia.

Adapun dalam laporan tersebut, UNDP merekomendasikan Indonesia mempersempit kesenjangan akses digital di Indonesia bagian timur dan wilayah-wilayah yang kurang terlayani, menjaga keamanan data pribadi dan memastikan penggunaan algoritma yang etis, menyediakan program literasi digital yang tepat sasaran bagi komunitas-komunitas yang termarjinalisasi, memberdayakan kaum muda dan masyarakat umum untuk melawan disinformasi, hingga  menetapkan indeks inklusivitas digital yang dapat membantu merangkum berbagai dimensi transformasi digital, termasuk perlindungan data.