Jakarta, Beritasatu.com – Muliaman Darmansyah Hadad dipilih sebagai kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara) oleh Presiden Prabowo Subianto. Bagaimana profil Ketua BP Danantara Muliaman Hadad?

Danantara adalah badan yang dibuat untuk mengelola investasi di Indonesia secara lebih luas dari anggaran pemerintah. Tujuan dibentuknya lembaga ini, yakni untuk mengelola aset negara berskala besar dengan koordinasi yang lebih maksimal dan lebih baik.

Lembaga tersebut diharapkan menjadi superholding seperti Temasek dari Singapura. Adapun Muliaman Hadad ditunjuk sebagai ketua Danantara 2024. Ia merupakan tokoh perbankan sekaligus ekonom. Berikut ini profil Ketua BP Danantara Muliaman Hadad.

Profil Muliaman Hadad
Muliaman Hadad lahir pada 3 April 1960. Ia memulai karier di bidang ekonomi setelah menyelesaikan pendidikan sarjana ekonomi di Universitas Indonesia (UI) pada 1984, dengan fokus pada jurusan pembangunan di fakultas ekonomi dan bisnis.

Setelah itu, Muliaman melanjutkan studi ke luar negeri dan memperoleh gelar master of public administration dari Harvard University, Amerika Serikat, pada 1991. Pada 1996, dia meraih gelar doctor of philosophy (PhD) dari Universitas Monash, Australia, di fakultas bisnis dan ekonomi.

Karier profesional Muliaman dimulai di Bank Indonesia (BI), dengan mengemban jabatan sebagai staf di kantor cabang Mataram. Beberapa jabatan penting yang pernah dipegangnya di BI antara lain kepala Biro Stabilitas Sistem Keuangan (2003), dan direktur Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan (2005).

Muliaman juga aktif dalam dunia akademik sebagai dosen pascasarjana di Universitas Indonesia, mengajar di bidang ekonomi dan bisnis sejak 2017 hingga sekarang. Selain itu, dia pernah menjabat sebagai ketua Dewan Pembina Majelis Wali Amanat di Universitas Diponegoro (2016-2021) dan ketua Majelis Amanat di Universitas Sebelas Maret (2024-2029).

Pada 2012, Muliaman diangkat sebagai anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk periode 2012-2017 melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 67/P Tahun 2012. Selanjutnya, dia terpilih sebagai ketua Dewan Komisioner OJK dan menjadi anggota Komisi XI DPR.

Antara 2018 dan 2023, Presiden Joko Widodo menunjuk Muliaman sebagai Duta Besar Indonesia untuk Swiss dan Liechtenstein. Pada 2023, dia kembali aktif di dunia korporasi dengan menjadi komisaris utama dan komisaris independen di PT Bank Syariah Indonesia, serta komisaris independen di PT Astra International.

Selain karier profesionalnya, Muliaman juga terlibat dalam berbagai organisasi, antara lain sekretaris jenderal Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (PP ISEI), sekretaris dewan penasehat Indonesian Risk Professional Association (IRPA), ketua komite evaluasi program pendidikan dan pelatihan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), dan ketua Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (Iluni FEUI).

Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) 2017, kekayaan Muliaman Hadad tercatat mencapai Rp 39,14 miliar, yang terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp 23,75 miliar, serta kendaraan senilai Rp 1,9 miliar.