BOGOR, KOMPAS.com – Badan Intelijen Negara (BIN) mengidentifikasi sejumlah ancaman potensial yang dapat mengganggu jalannya pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Kepala BIN Muhammad Herindra, dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintahan Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center, Kamis (7/11), memaparkan ancaman tersebut mencakup radikalisme, terorisme, sampai gangguan siber dan penyebaran berita hoaks.

Herindra menekankan, meskipun tingkat ancaman terorisme saat ini menurun, aspek radikalisme tetap mengkhawatirkan.

"Kita jangan mengabaikan adanya tangan-tangan invisible yang mengganggu pelaksanaan Pilkada," kata Herindra.

Baca juga: Komisi III DPR Bentuk Pokja Khusus Kejahatan Siber, Antisipasi Hoaks Pilkada 2024

Herindra juga menyoroti meningkatnya tantangan dalam bentuk serangan siber yang berpotensi mengganggu keamanan data, serta penyebaran hoaks dan berita bohong di tengah masyarakat.

Dari segi tantangan alam, masuknya musim hujan di beberapa daerah berpotensi menimbulkan keterlambatan dalam pendistribusian logistik pemilu, yang bisa terhambat akibat kondisi tersebut.

"Saat ini mau memasuki musim hujan, tentunya ada keterlambatan dalam pendistribusian logistik," ujar Herindra.

Selain itu, tantangan ekonomi dan geografis di beberapa daerah dapat mempersulit pelaksanaan pilkada yang lancar.

Baca juga: TNI Kerahkan 157.654 Personel Amankan Pilkada 2024

Masalah lain seperti kerusakan logistik, koordinasi antara KPU dan Bawaslu, serta validasi data pemilih juga disebut sebagai hambatan yang mungkin mengganggu proses Pilkada 2024.

"Masih ada hambatan logistik, kerusakan logistik, miskoordinasi antara KPU dan Bawaslu, permasalahan validasi data," ucap Herindra.

Di masyarakat, Herindara memaparkan ancaman seperti kampanye hitam, jual beli suara, dan netralitas aparatur sipil negara (ASN) menjadi isu yang terus dipantau.

"Gangguan di masyarakat yaitu black campaign, netralitas ASN. Ini juga menjadi gangguan yang akan berpotensi," ucap Herindra.

Dia juga memaparkan potensi praktik politik uang (money politic), penggelembungan suara, dan potensi bentrokan antarpendukung sebagai ancaman yang perlu diwaspadai.

Baca juga: Melawan Politik Uang di Pilkada 2024

Dalam pemetaan BIN, hampir semua wilayah di Indonesia dinilai rawan terhadap berbagai bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Namun, Herindra optimistis.

"Pilkada ini sudah sering dilakukan. Ini menjadi tanggung jawab kita semua sebagai ASN untuk mencegah terjadinya konflik," kata mantan Wakil Menteri Pertahanan itu.