Samrut Lellolsima | Kamis, 07/11/2024 10:57 WIB

Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi NasDem, Arif Rahman. (Foto: Dok. Ist)

Jakarta, Jurnas.com - Komisi IV DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP), kemarin. Rapat kerja tersebut merupakan agenda perkenalan sekaligus penjelasan rencana program kerja prioritas untuk tahun 2025.

Dalam agenda rapat tersebut, anggota DPR RI Fraksi Nasdem, Arif Rahman menekankan bahwa Kementrian Kelautan dan Perikanan harus memperhatikan tentang sistem pelelangan hasil tangkapan nelayan di setiap daerah.

Menurutnya, sistem pelelangan yang ada untuk saat ini dirasa kurang efektif untuk membantu perekonomian masyarakat ditingkat menengah ke bawah.

“Ketika kita berbicara tentang pelelangan saja, ini luar biasa sangat bermasalah. Para nelayan kita ini mencari ikan ke laut selama 2-3 hari, lalu mereka pulang dengan harapan ingin mendapatkan uang cash untuk hidup dia, tapi ternyata di pelelangan ini dihutangi,” ungkap Arif dalam keterangan resminya, Kamis (7/11).

“Dengan begitu, pada akhirnya banyak sekali nelayan-nelayan kecil ini tidak menjual hasil tangkapannya ke pelelangan,” imbuhnya.

Arif meminta agar KKP lebih memperhatikan sistem pelelangan ikan di setiap wilayah, sehingga sistem pelelangan tersebut dapat berjalan dengan baik dan menguntungkan nelayan.

Lebih lanjut dia juga mengatakan bahwa kebijakan KKP harus dipertegas bagaimana agar nelayan kita ini tetap bisa melaut dan bisa mendapatkan nafkah untuk dirinya.

Tidak hanya itu, dalam rapat kerja tersebut Arif juga menyoroti banyaknya keluhan dari nelayan terkait harga BBM.

Dia menyebut, kontrol dari KKP lebih diperketat trkait penggunaan BBM Ssubsidi bagi pelayan, karena banyak sekali nelayan-nelayan yang kaya membeli BBM yang bersubsidi.

Menurutnya KKP harus bekerjasama dengan BPH Migas dan lembaga terkait untuk membantu sentral-sentral  minyak BBM, karena  saat ini nelayan di Indonesia banyak sekali yang kesulitan.

“Terlebih juga terkait edukasi dari KKP ini tidak sampai pada tingkat kabupaten, karena kebijakan-kebijakannya ini berbeda, dari tingkat kabupaten berbeda, provinsi berbeda, dan di KKP pusatnya juga berbeda. Tentu ini harus ada sinkronisasi agar nelayan-nelayan ini paham edukasinya,” ungkapnya.

“Karena ketika nelayan-nelayan kita ini ingin membeli BBM, tapi dia tidak punya izin kapal, izin nelayan atau izin perahu, itu tidak bisa. Ini sangat perlu untuk diedikasi oleh KKP,” jelasnya menambahkan.

Arif juga menginginkan agar KKP memperketat kontrol terhadap pemain-pemain minyak, menurutnya ada beberapa sektor swasta yang menjual minyak subsidi ke pengusaha-pengusah atau nelayan-nelayan yang kaya, hal ini tentunya harus segera ditindak.

Selanjutnya, Arif menyebutkan bahwa kebutuhan kapal patroli juga menjadi kebutuhan berikutnya yang harus diprioritaskan.

“Menurut saya, terkait kebutuhan kapal patroli ini harus kita prioritaskan juga, karena kita kalau kejar-kejaran dengan kapal nelayan malaysia atau thailand aja kalah. Bagaimana kita mau menangkap kepal-kapal yang berlayar bebas ke perairan kita,” tuturnya.

Untuk itu, anggota Fraksi Nasdem tersebut mendukung kenaikan pagu anggaran Kementrian Kelautan dan Perikanan. Karena menurutnya ini merupakan salah satu hal yang penting.

Selain itu, mengingat negara Indonesia adalah negara maritim yang menjadikan sektor pertanian sebagai sektor prioritas, maka KKP juga harus menjadi sektor prioritas untuk negara ini.

 

KEYWORD :

Warta DPR Komisi IV NasDem Arif Rahman KKP pelelangan subsidi BBM