Jakarta, CNBC Indonesia - Donald Trump memenangkan Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) Amerika Serikat (AS) dengan meraup electoral college sebanyak 277. Trump diprediksi akan membawa beberapa perubahan kebijakan dari yang dilakukan pemerintahan Joe Biden.

Di sektor teknologi, Trump sepertinya akan menangguhkan beberapa kasus anti-monopoli yang sedang dikejar pemerintahan Biden. Salah satunya termasuk membatalkan rencana pemecahan bisnis Google akibat dominasinya di industri mesin pencari, menurut para pakar.

Trump memang masih akan melanjutkan kasus-kasus yang menimpa raksasa teknologi saat ini. Namun, spesifik untuk Google, Trump pernah melontarkan pernyataan bahwa pemecahan bisnis bukan solusi terbaik.

"Jika melakukan itu (memecah bisnis Google) apakah akan menghanucrkan perusahaannya? Yang bisa dilakukan tanpa memecah bisnis adalah memastikan kompetisi yang adil," kata Trump dalam sebuah acara di Chicago pada Oktober lalu.

Departemen Kehakiman AS (DOH) saat ini sedang mengejar dua kasus anti-monopoli melawan Google. Satu kasus terkait mesin pencari, lalu ada juga terkait bisnis iklan digital.

Ada juga satu gugatan DOJ melawan Apple. Sementara itu, Komisi Perdagangan Federal (FTC) melayangkan tuntutan serupa melawan Meta Platforms dan Amazon.

DOJ sudah membeberkan beberapa solusi potensial dalam kasus mesin pencari Google. Salah satunya dengan meminta Google melakukan divestasi terhadap beberapa unit bisnisnya, seperti browser Chrome Web.

Selain itu, Google juga diminta mengakhiri kesepakatan untuk menjadikan layanan mesin pencarinya sebagai layanan default pada beberapa perangkat seperti iPhone buatan Apple.

Namun, sidang untuk beberapa solusi tersebut tak akan digelar hingga April 2025 mendatang. Putusan akhirnya diprediksi pada Agustus 2025.

Artinya, putusan itu akan dibuat pada pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Trump. DOJ dan Trump memiliki waktu untuk memikirkan solusi-solusi lain dalam memerangi praktik monopoli Google selain memecah bisnisnya, menurut William Kovacic, profesor hukum dari Washingtong University.

"Dia [Trump] tentu saja memiliki posisi untuk mengontrol DOJ dalam fase pencarian solusi," kata Kovacic yang menjabat sebagai Kepala FTC di bawah pemerintahan George W. Bush.

(fab/fab)