FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Komisi V DPR RI menggelar Rapat Kerja bersama Menteri Perhubungan RI dengan agenda Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2024, Pembahasan Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Lain-lain.

Anggota Komisi V DPR RI, Teguh Iswara Suardi, dari Dapil Sulawesi Selatan II, menyampaikan sejumlah catatan penting terkait kebutuhan akan konektivitas moda transportasi di wilayah Sulawesi Selatan.

Dalam rapat ini, Teguh menyambut baik wacana pembentukan Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda. Ia menilai kebutuhan integrasi antar moda sangat relevan dengan kondisi di daerah, terutama untuk meningkatkan interkonektivitas transportasi.

“Izin saya berasal dari Sulawesi Selatan, kami memiliki Bandara, Jalur Kereta Api, dan Pelabuhan, tetapi hingga kini belum ada keterhubungan yang optimal di antara moda-moda ini. Semuanya masih berdiri sendiri,” paparnya.

Teguh menjelaskan bahwa jalur kereta api di Sulawesi Selatan saat ini hanya menghubungkan tiga kabupaten—Maros, Pangkep, dan Barru—, belum menghubungkan kota Makassar sampai Pare-Pare.

“Jika jalur kereta dapat diperpanjang hingga menghubungkan Kota Makassar dengan Pare-Pare yang didalamnya ada 5 kabupaten, ini akan membuka aksesibilitas bagi masyarakat untuk bekerja di kota besar dan kembali dengan mudah ke daerahnya. Interkonektivitas ini akan memberi efisiensi bagi masyarakat,” ungkap Teguh,

Ia juga mengingatkan kembali komitmen Presiden Jokowi pada tahun 2015 untuk menghubungkan Makassar hingga Manado melalui jalur kereta api.

Lebih lanjut, Teguh menyoroti kurangnya keterhubungan antara pelabuhan dan moda transportasi lainnya, khususnya di pelabuhan di Kab Barru yang belum dapat beroperasi maksimal karena tidak terhubung dengan jalur kereta.

“Jika pelabuhan dapat dilengkapi dermaga yang terintegrasi dengan kereta api, pergerakan logistik dan masyarakat akan menjadi lebih optimal. Ini sangat diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” tambahnya.

Sebagai penutup, Teguh juga menyinggung persoalan keamanan jalan darat, di salah satu kabupaten Sulawesi Selatan yang memiliki ruas jalan sepanjang 668 Km namun minim penerangan.

“Ruas jalan sepanjang 668 Km menjadi sangat rawan kecelakaan, terutama dengan kondisi gelap dan banyaknya mobil besar yang parkir di bahu jalan. Mengandalkan APBD untuk penerangan jalan tentu tidak cukup, dan kami berharap adanya bantuan dari APBN agar penerangan dapat lebih maksimal, sehingga keamanan masyarakat lebih terjamin,” jelasnya. (Ikbal/fajar)