Bahtra menerangkan, dirinya telah menyampaikan hal tersebut kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri), M. Tito Karnavian, dalam rapat kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR dengan Kemendagri, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

Anggota DPR Fraksi Partai Gerindra itu menginginkan Mendagri agar betul-betul mendorong pemda-pemda menyediakan semua instrumen pendukung suksesnya program tersebut.

"Walaupun program makan bergizi gratis ini ditangani badan tersendiri, tetapi tanpa dukungan pemerintah daerah ini juga tidak akan berjalan baik tanpa dukungan pemda-pemda seluruh Indonesia," ujar Bahtra dalam keterangan tertulisnya kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, pada Rabu, 6 November 2024.

Politisi asal Sulawesi Tenggara (Sultra) tersebut memandang, sinergitas dan kekompakan semua unsur pemerintahan mulai dari pusat hingga daerah dapat mempercepat proses penyaluran program makan bergizi gratis, agar tidak hanya tepat sasaran tapi juga membawa dampak positif bagi kinerja pemerintahan.

"Jadi mohon pada saat rapat koordinasi nanti Pak Menteri dan jajaran harus diberi betul pengertian kepada kepala-kepala daerah, agar faktor pendukung yang dibutuhkan oleh makan siang gratis ini juga harus terlibat aktif", jelasnya.

Dia mencontohkan salah satu dukungan Pemda di dapil Sulawesi Tenggara terhadap program makan bergizi gratis adalah PJ Bupati Kolaka Utara.

"Ini misalnya di Dapil saya itu paling rajin PJ-nya yakni Kolaka Utara namanya pak Yusmin, kami juga sudah membantu bagaimana percepatan soal makan bergizi gratis ini," pungkas Bahtra.