Abadikini.com, JAKARTA – Wacana pelibatan TNI dalam penyelenggaraan haji, yang diusulkan oleh Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo HR Muhammad Syafi’i, memicu berbagai tanggapan di tengah tantangan penyelenggaraan ibadah haji 2024. Guru Besar Hukum Tata Negara, Prof Sugianto, menyatakan dukungannya atas gagasan ini dan menilai bahwa keterlibatan TNI serta Polri dapat memperkuat layanan bagi jamaah haji pada tahun 2025.

Prof Sugianto menyebutkan bahwa peningkatan pelayanan ibadah haji tetap menjadi tanggung jawab utama Kementerian Agama, meskipun kini telah terbentuk badan baru yang mengelola Haji dan Umroh dan berada di bawah kendali langsung Presiden Prabowo Subianto. “Penguatan struktur organisasi terlebih dahulu sangat penting agar badan baru ini siap sepenuhnya menyelenggarakan ibadah haji secara mandiri pada 2026,” ujar Prof Sugianto pada Selasa, 5 November 2024.

Menurutnya, usulan Wamenag untuk melibatkan TNI sebagai petugas haji pada 2025 layak dipertimbangkan, demi terwujudnya sinergitas yang efektif. “Selain unsur TNI, Polri juga dapat dilibatkan sebagai petugas haji, mengingat pentingnya kerjasama lintas institusi dalam menciptakan layanan yang lebih baik dan lebih disiplin,” jelas Prof Sugianto dikutip RMOL, Rabu (6/11/2024).

Sebagai Guru Besar Hukum UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Prof Sugianto menambahkan bahwa pelibatan TNI dan Polri akan dipandang positif oleh publik. Hal ini diharapkan mampu memberikan dampak transparansi yang lebih besar pada penyelenggaraan ibadah haji tahun mendatang.

Dia juga mengapresiasi penyelenggaraan haji 2024 di bawah Kementerian Agama yang dipimpin Yaqut Cholil Qoumas, dan mengusulkan evaluasi menyeluruh agar pengalaman tahun ini bisa menjadi dasar untuk penyempurnaan di tahun berikutnya. “Evaluasi dari masalah yang dihadapi perlu dilakukan agar haji tahun 2025 bisa lebih baik daripada tahun sebelumnya,” ujarnya.

Sebagai pengurus pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI), Prof Sugianto juga berharap adanya sinergi antara Kementerian Agama dan Badan Haji yang baru terbentuk dengan organisasi IPHI untuk memastikan layanan yang optimal bagi jamaah haji ke depannya.

Wacana pelibatan TNI pada musim haji 2025 ini, menurut Romo HR Muhammad Syafi’i, muncul sebagai tanggapan atas pelayanan yang dinilai masih kurang optimal. Banyak petugas yang dinilai kurang disiplin dalam melayani jamaah, sehingga dibutuhkan penegakan disiplin yang lebih kuat.

Romo Syafi’i menegaskan bahwa keterlibatan TNI masih sebatas usulan dan akan melalui kajian mendalam dari berbagai pihak sebelum diterapkan.