JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding menyambangi kantor Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar untuk melaporkan agenda Kementerian PPMI.

Dalam pertemuan tertutup, Muhaimin mendengarkan paparan agenda-agenda jangka pendek yang dilakukan Kementerian PPMI pada tahun 2025. Utamanya perlindungan pekerja migran.

“Ada tiga aspek utama yang menjadi konsentrasi kita. Yang pertama, bahwa pekerja migran itu kontribusinya sangat besar untuk devisa buat negara kita,” kata Muhaimin dalam konferensi pers, di kantor Kemenko PM, Selasa (5/11/2024).

Baca juga: Penyalur Pekerja Migran Ilegal Ditangkap di Tangerang, Salurkan 100 Orang sejak 2020

Muhaimin menegaskan, pekerja migran sangat banyak memberikan pendapatan bagi negara.

Oleh sebab itu, pria yang karib disapa Cak Imin ini berharap kementerian dan lembaga terkait memberikan perhatian serius bagi pekerja migran.

“Hampir Rp 300 triliun per tahun devisa yang masuk ke dalam negeri. Oleh karena itu, saking besarnya devisa itu, kita berharap semua kementerian, lembaga, pihak-pihak terkait, Kapolri, khususnya kemenlu, semua benar-benar memberikan perhatian serius,” kata Cak Imin.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menekankan pentingnya perlindungan bagi pekerja migran untuk seluruh aspek.

Mulai dari persiapan keberangkatan, persiapan penempatan, proses rekrutmen, pemberangkatan, penempatan di negara tujuan, perlindungan di negara tujuan, sampai perlindungan pulang kembali ke tanah air.

“Ini proses utuh. Kita ingin dalam proses yang utuh itu termasuk devisa itu biar produktif,” kata Cak Imin.

Baca juga: Menteri Perlindungan Pekerja Migran Ingin Keberangkatan PMI Dilepas Prabowo di Istana

Sementara itu, Karding menjelaskan, pertemuan dengan Cak Imin dilakukan untuk melaksanakan tugas perlindungan Migran yang diamanatkan Presiden Prabowo Subianto.

Oleh sebab itu, seluruh rencana kerja yang telah disiapkan oleh Kementerian PPMI disampaikan kepada Kemenko PM untuk mendapatkan dukungan dari Kementerian dan lembaga terkait.

“Jadi kami harus melaporkan kepada Kemenko tentang apa yang sedang kita siapkan, sedang kita lakukan dalam rangka untuk bisa bekerja dengan baik sesuai dengan fokus-fokus kerja yang dimandatkan oleh Presiden Prabowo kepada kami,” kata Karding.