Pak Bas, mantan Menteri PUPR, akhirnya resmi dilantik menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) oleh Presiden Prabowo Subianto. Acara pelantikan yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 5 November 2024 menandai kembali kehadiran Basuki Hadimuljono di panggung pemerintahan.

Keputusan ini berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 151/P Tahun 2024, yang menunjuk Basuki sebagai Kepala OIKN.

"Bahwa saya akan setia kepada undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya pada bangsa dan negara," ujar Prabowo memimpin pembacaan sumpah. Basuki pun berkomitmen untuk menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan etika yang tinggi.

Prabowo Subianto memimpin sumpah jabatan yang diikrarkan oleh Basuki dan para pejabat lainnya yang dilantik hari itu.

Dalam acara pelantikan tersebut, hadir sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menko PMK Pratikno, Pimpinan MPR Edy Baskoro, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, serta Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Kehadiran mereka menandakan dukungan penuh terhadap langkah-langkah pembangunan IKN.

DPR telah menyetujui Basuki Hadimuljono sebagai Kepala OIKN dalam rapat paripurna DPR RI ke 6 masa persidangan pertama tahun 2024/2025, Selasa, 5 November 2024.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan bahwa DPR telah menerima surat dari Presiden Prabowo yang mengusulkan Basuki untuk dilantik. "Dewan telah menerima Surat Presiden RI nomor R56 tanggal 23 Oktober 2024 hal penyampaian calon Otorita Ibu Kota Nusantara," kata Dasco. Seluruh anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna menyepakati usulan tersebut.

Pelantikan Basuki Hadimuljono sebagai Kepala OIKN menandai langkah penting dalam percepatan pembangunan IKN. Dengan pengalaman dan kapabilitasnya, diharapkan Basuki dapat membawa perubahan signifikan dalam pengembangan ibu kota baru ini. Keputusan ini juga menunjukkan komitmen pemerintah untuk mewujudkan IKN sebagai kota yang modern, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi.