FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Komisi VIII DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar di Kompleks Parlemen Senayan.

Rapat itu juga dihadiri oleh Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i serta seluruh jajaran eselon Kementerian Agama.

Dalam rapat tersebut, beberapa anggota DPR mengungkapkan kekhawatiran mereka terkait pelaksanaan ibadah haji tahun 2024, yang dinilai kurang memuaskan di era Menteri Agama sebelumnya, Yaqut Cholil Qoumas.

Menanggapi hal ini, Nasaruddin Umar memberikan jawaban yang menekankan komitmennya untuk mencegah masalah serupa di masa mendatang.

"Kami punya komitmen bahwa Insyaallah itu tidak perlu terjadi akan datang, naudzubillah," ujar Nasaruddin.

Nasaruddin menyatakan "Naudzubillah" sebagai bentuk penegasan atas komitmennya untuk membuat lingkungan di Kemenag menjadi lebih baik.

"Pertama-tama kami semua di sini terutama saya pribadi, bisa merasakan apa yang Bapak-bapak sampaikan. Dari lubuk hati kami yang paling dalam, bisa merasakan seperti apa yang disampaikan bapak-bapak dan ibu-ibu tadi," Nasaruddin menuturkan.

Dia juga menegaskan bahwa Kemenag akan memperhatikan keputusan dari pansus angket haji, dan substansi tersebut akan digunakan sebagai pedoman serta peringatan dini dalam program kerja mendatang.

"Kami punya komitmen pengantar atau penjelasan pendahuluan daripada program kerja nanti akan datang tentang haji, sebelum Pak Ansori menyebutkan, memperhatikan keputusan Pansus," terangnya.

Pria kelahiran Sulsel ini berharap, ada langkah-langkah perbaikan yang diambil dapat meningkatkan kualitas dan keandalan pelaksanaan ibadah haji di masa yang akan datang.

"Substansinya itu pun juga kami akan jadikan sebagai early warning di dalam muqodimah program kerja kami akan datang tentang haji ini," kuncinya. (Muhsin/Fajar)