Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyebutkan, salah satu formulasi subsidi tepat sasaran yang tengah digodok pemerintah saat ini adalah dengan mengubah skema subsidi energi termasuk bahan bakar minyak (BBM) menjadi bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Ada beberapa formulasi. Salah satu alternatifnya seperti itu (skema BLT). Nanti itu keputusannya akan disampaikan setelah tim ini bekerja, selesai, kami akan lapor kepada Bapak Presiden," ujarnya kepada awak media saat ditemui di Istana Presiden, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Namun, pihak lain menilai bahwa hal yang perlu dilakukan pemerintah untuk membuat anggaran negara tepat sasaran, tidak bisa dilakukan dengan program subsidi tepat sasaran saja. Lantas, apa yang perlu dilakukan pemerintah?

Koordinator Peneliti The Purnomo Yusgiantoro Center (PYC), Massita Ayu Cindy mengungkapkan, selain dengan program subsidi tepat sasaran, pemerintah juga perlu memastikan bahwa subsidi yang digelontorkan negara tepat guna.

"Kita juga harus memaksimalkan, meminta pemerintah untuk memaksimalkan ke tepat sasaranan subsidi. Tetapi tepat sasaran saja menurut kami kurang. Selain tepat sasaran juga harus tepat guna," kata Ayu dalam acara Press Briefing di Gedung PYC, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Alasannya, lanjut Ayu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh pihaknya, masih banyak masyarakat Indonesia yang termasuk dalam golongan penerima subsidi BBM Cs namun tidak menggunakan subsidi tersebut dengan tepat guna.

Misalnya, orang-orang tersebut tahu bahwa mereka tidak mampu secara ekonomi, namun mereka membeli misalnya motor yang memiliki sifat boros. "Itu kan jadi pemerintah memberikan subsidi lebih besar kepada orang-orang yang boros menggunakan energi dibanding orang yang efisien secara menggunakan energi. Nah sehingga selain tepat sasaran, maka tepat guna ini juga harus boleh dipertimbangkan," jelasnya.

Untuk bisa memastikan subsidi yang digelontorkan pemerintah tepat sasaran dan tepat guna, Ayu mengatakan perlu adanya pembenahan data masyarakat yang memang berhak menerima subsidi energi dari negara.

Hal itu pun dinilai bisa dilakukan dengan program digitalisasi data masyarakat. "Tidak hanya data kependudukan yang misalnya pendapatan, tapi berapa banyak sih rumah yang pemiliknya siapa, tapi kemudian langganan PLN-nya namanya berbeda. Kalau seperti itu harus mulai diperbaiki," ungkapnya.

Ayu menambahkan, pihaknya telah melakukan penelitian perihal subsidi energi oleh pemerintah terhadap 1.041 responden. Hasilnya, sejatinya sebanyak 31% masyarakat menilai bahwa subsidi yang digelontorkan oleh pemerintah memang belum tepat sasaran.

"Apakah menurut mereka subsidi itu tepat sasaran? Nah jawaban dari mereka adalah mereka tidak setuju bahwa subsidi tepat sasaran. 31% menjawab itu dan 28% netral. Jadi mereka cukup paham bahwa subsidi itu tidak tepat sasaran," ungkapnya.

Bahkan, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh pihaknya, masyarakat menilai bahwa memang pemerintah harus melakukan reformasi terhadap subsidi energi yang selama ini dilakukan oleh pemerintah.

Ayu mengatakan, salah satu jenis reformasi subsidi yang disetujui masyarakat adalah dengan skema pemberian BLT pada masyarakat yang membutuhkan.

Hal tersebut dapat berimbas pada harga energi termasuk BBM yang akan naik mengikuti harga pasar sebenarnya, karena tidak disubsidi oleh pemerintah.

"Surprisingly, 88% mereka setuju bahwa harus ada reformasi. Jadi masyarakat setuju perlu ada reformasi walaupun mereka tidak tahu sebetulnya apa dampak subsidi ini," bebernya.

Hal tersebut dengan catatan, reformasi subsidi yang dinilai perlu dilakukan oleh pemerintah harus diiringi dengan peningkatan kenyamanan transportasi umum hingga peningkatan kualitas fasilitas lainnya. "Misalnya subsidi BBM dicabut, tapi transportasi publik ditingkatkan, kualitas-kualitas dimaksimalkan, mereka setuju dengan itu," tandasnya.

(pgr/pgr)