Jakarta, Beritasatu.com -  Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji memberikan laporan kepada Wakil Presiden Gibran terkait penanganan stunting. Wihaji menyebutkan, BKKBN harus memberikan laporan kepada wapres minimal dua kali dalam setahun sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Wihaji mengungkapkan mendapatkan beberapa arahan langsung dari Gibran tentang penyelesaian stunting di Indonesia.

“Saya laporan itu saja sama tentu ada arahan-arahan yang berkenaan dengan beliau sebagai ketua pengarah. Kebetulan Ketua Pelaksananya BKKBN,” kata Wihaji di kantor wakil presiden, Jakarta Pusat. Selasa (29/10/2024).

Saat ditanya masalah angka pernikahan dan kelahiran di Indonesia, Wihaji menyebutkan hal tersebut akan menjadi pembahasan penting di BKKBN. Wihaji mengatakan laporan pertemuan hari ini akan dilaporkan juga kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Nanti ada treatment dan menjadi bagian dari program kerja yang akan saya laporkan kepada bapak presiden dan bapak wakil presiden,” jelasnya.

Pertemuan antara Wakil Presiden Gibran dan Menteri Wihaji berlangsung tertutup. Menteri Wihaji meninggalkan kantor wakil presiden  sekitar pukul 11.45 WIB, diantar langsung oleh Gibran yang mengenakan kemeja putih.

Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Isyana Bagoes Oka.