Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya mengatakan pihaknya bakal menargetkan pembahasan sejumlah rancangan undang-undang (RUU) dalam satu tahun ke depan. Willy mengungkapkan, sejumlah RUU yang bakal menjadi prioritas pembahasan Komisi XIII ke depan adalah undang-undang mengenai HAM dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) serta perampasan aset.

Hal ini disampaikan Willy seusai rapat konsultasi pimpinan Komisi XIII DPR RI dengan Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Adies Kadir di gedung Nusantara III, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024).

Menurut Willy, RUU tersebut dipastikan menjadi prioritas Komisi XIII setelah melakukan rapat kerja dengan para mitra. 

"Kementerian HAM kan masih Perpres, waktu itu BPIP kan sempat kita inisiasi terus mandek. Nanti kita akan tinjau ulang dan beberapa hal yang lain. Termasuk juga koordinasi perampasan aset akan di mana, kami sempat tanya. Jadi koordinasi apakah itu lintas komisi atau bagaimana?" ujar Willy.

Willy juga mengatakan pertemuan dengan Adies Kadir dalam rangka membahas beberapa agenda serta prioritas undang-undang untuk satu tahun ke depan. Termasuk juga mengenai supporting system yang diperlukan Komisi XIII sebagai komisi baru.

"Pak Adies memberikan banyak pandangan, banyak masukan untuk bagaimana termasuk karena kita kan belum ada ruang pimpinan, supporting system, ruang sekretariat juga belum ada. Namun, ini tidak mematahkan spirit kita. Yang penting ini kan komisi baru, spiritnya baru, walaupun yang lain-lain masih terbatas," ungkap Willy.

Lebih lanjut, Willy mengatakan sejumlah tantangan Komisi XIII ke depan sebagai komisi baru. Salah satunya soal isu HAM yang mencakup economy and social council (ecosoc). Dengan demikian, titik berat ke depan adalah persoalan HAM yang berkaitan dengan ekonomi, sosial dan budaya bukan lagi soal heavy politic.

"Ecosoc itu sebagaimana apa yang ditandaskan Pak Prabowo, yakni makan bergizi untuk mencegah stunting, setelah itu lapangan pekerjaan, itu yang menjadi tantangan hak kita. Perumahan, kita harus lihat bagaimana ketimpangan perumahan satu dan lain. Namun, yang paling fundamental adalah lapangan pekerjaan, itu tantangan hak asasi manusia," pungkas Willy.