Liputan6.com, Jakarta - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suhud Alynudin interupsi saat rapat paripurna pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) 2022, Jumat (4/8/2023).

Saat interupsi, Suhud mempertanyakan ihwal pernyataan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono mengenai pengelolaan sejumlah fasilitas seperti Jakarta Internasional Stadium (JIS) hingga Taman Ismail Marzuki yang Joko sebut salah sejak lahir.

"Saya ingin mempertanyakan pernyataan saudara Sekda muncul di media ramai yang banyak dimuat di media bahwa pembangunan sejumlah sarana seperti JIS, TIM, Equestrian, dan Velodrome, itu sudah salah sejak lahir," kata Suhud.

"Saya kira ini pernyataan yang perlu kami pertanyakan atau saya pertanyakan sebagai anggota dewan atau wakil masyarakat," sambung dia.

Suhud tak habis pikir dengan pernyataan Joko Agus tersebut. Pasalnya, menurut Suhud pembangunan di Jakarta sudah melalui berbagai proses yang panjang dan dilakukan seluruh stakeholder, mulai dari pembahasan, perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan.

"Dan setelah pelaksanaan pun itukan diaudit dan hasilnya sudah sama-sama kita ketahui kinerja Pemprov sangat baik WTP," ucap Suhud.

Oleh sebab itu, Suhud meminta agar Sekda DKI Jakarta Agus Setyono tidak melontarkan pernyataan yang dapat menimbulkan kegaduhan.

Lebih lanjut, Suhud juga meminta Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono segera mengevaluasi kinerja Joko Agus, bahkan bila perlu mengganti posisi Joko Agus sebagai Sekda DKI Jakarta.

"Terlepas dari perdebatan teknis, saya mewakili para pemilih, saya meminta kepada Pj Gubernur untuk mengevaluasi hal ini secara serius karena hal ini berpotensi menimbulkan kegaduhan di tengah situasi kita sama-sama ingin membangun melanjutkan pembangunan Jakarta dan jangan sampai kita terjebak dalam polemik yang tidak diperlukan, menghabiskan energi kita," jelas dia.

"Untuk itu dalam kesempatan ini saya meminta Pak Pj untuk mengevaluasi Pak Sekda. Dan jika perlu diganti dengan yang lebih kompeten," sambung dia.

tidak sama dengan Pemerintah DKI Jakarta didalam memberikan penugasan," jelas Joko .

Sedangkan, kata Joko penugasan yang dilakukan Pemprov DKI kepada BUMD disertai dengan memberikan penyertaan modal daerah (PMD). Joko menilai, titik inilah yang menimbulkan kesalahan karena penyertaan PMD membebani BUMD terkait biaya pemeliharaan hingga terjadi penyusutan.