Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan mendalami dugaan keterlibatan sejumlah pejabat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) lainnya dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Basarnas RI.

"Tentu nanti akan di lihat di dalam proses penyidikan," ucap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam keterangannya dikutip Selasa (1/8/2023).

Dugaan adanya pejabat Basarnas lain yang terlibat tindak pidana korupsi terungkap dari keterangan Komisaris Utama PT Multi Grafika Cipta Sejati Mulsunadi Gunawan (MG) yang menjadi tersangka penyuap Kepala Basarnas RI Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi dan Koorsmin Kabasarnas Letkol Adm Afri Budi Cahyanto.

Tim kuasa hukum Mulsunadi, Juniver Girsang mengungkap adanya imbauan memberikan dana komando sebesar 10 persen jika proyek pengadaan alat pendeteksi korban reruntuhan di Basarnas sudah selesai dikerjakan oleh kliennya.

"Dia (Mulsunadi Gunawan) menjelaskan kenapa ada pemberian (suap) itu. Pemberian itu dari awal sudah diimbau, kalau klien ini pemenang, ada himbauan 10% untuk dana komando," ucap Juniver Girsang di gedung KPK, Jakarta, Senin (31/7/2023).

Juniver mengatakan, perusahaan kliennya mendapatkan tender pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan dengan nilai kontrak Rp9,9 miliar. Menurut Juniver, proyek tersebut telah selesai dikerjakan. Namun lantaran adanya dana komando ini, dia menyebut kliennya menjadi korban sistem rasuah di Basarnas karena merealisasikan komitmen fee 10 persen tersebut.

"Intinya project ini kan sudah selesai, jadi ada himbauan jika project ini selesai akan ada himbauan 10% untuk dana komando, itu yang disampaikan. Klien kami tidak ikut (lelang tender), dia enggak ikut, dia hanya melanjutkan," kata Juniver.

Buntutnya KPK meminta maaf atas penetapan tersangka kasus dugaan suap yang melibatkan Kepala Basarnas, Marsekal Madya Henri Alfiandi. Permintaan maaf ini disampaikan Komandan Pusat Polisi Militer TNI.