Politisi PAN ini menyebut belum adanya sinkronisasi regulasi inilah sehingga membuat pemerintah daerah banyak yang enggan untuk menggelar pelatihan di daerahnya.

Zainuddin juga menilai, gagasan marketplace guru juga belum dirancang untuk melengkapi perekrutan guru honorer dari sekolah swasta. Padahal menurutnya, guru honorer asal sekolah swasta juga  berkeinginan untuk diangkat menjadi ASN PPPK dengan harapan mendapat kepastian kesejahteraan. 

"Kalau tidak dikembalikan ke sekolah asal, akan banyak sekolah swasta yang kehilangan guru-guru terbaiknya," ujarnya. 

Zainuddin Maliki mengatakan, hal itu tidak boleh terjadi karena akan merusak kualitas pendidikan di sekolah swasta yang seharusnya mendapat pembinaan dari Kemendikbudristek. 

"Sekolah-sekolah swasta yang berada di bawah naungan Majelis Dikdasmen Muhammadiyah, Ma'arif NU, dan lembaga penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat lainnya selama ini benar-benar mengeluh guru-gurunya diambil menjadi ASN P3K dan ditempatkan di sekolah negeri," tegas Maliki.