Sudah satu pekan berlalu, kasus dugaan 337 juta data kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diduga bocor. Apa temuan Kementerian Komunikasi dan Informatika sejauh ini?

Pertanyaan itu kemudian ditanyakan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi usai melakukan pertemuan dengan Jaksa Agung Burhanuddin di Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Nah, kebocoran ini dari instansi mana itu yang perlu dicek," ujar Budi, Senin (24/7/2023).

-

-

Disampaikan Menkominfo, banyak instansi yang melakukan pengumpulan data pribadi, mulai dari bank hingga penyelenggara telekomunikasi.

"Kan banyak instansi yang ngumpulin data, karena itu kita lagi melakukan koordinasi supaya teman-teman yang ngumpulin data itu supaya jaga datanya, jangan dibocorin," tuturnya.

Sementara itu, sebelumnya Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Benny Irwan mengatakan data Dukcapil yang bocor dan dijual itu tidak sesuai format yang ada.

"Untuk sementara, dapat diinformasikan bahwa data yang ada di breachforums, jika dilihat dari format elemen datanya, tidak sama dengan database kependudukan yang saat ini terdapat pada Ditjen Dukcapil," kata Benny beberapa waktu lalu.

Diberitakan sebelumnya, Pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto, melalui akun Twitter miliknya mengatakan ada 337 juta data kependudukan yang bocor.

"Kali ini yang bocor adalah data kita semua di Dukcapil sebanyak 337 juta data," ujar Teguh dalam dalam postingannya.

Disampaikan Teguh, data Dukcapil yang dipastikan bocor itu terbilang cukup lengkap, yakni mencakup nama, NIK, nomor KK, tanggal lahir, alamat, nama ayah, nama ibu, NIK ayah, NIK ibu, nomor akta lahir/nikah, dan lainnya.

Teguh mengkritisi lembaga pemerintah, tepatnya Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), yang tidak transparan setiap ada kasus kebocoran data yang terjadi di Indonesia.

Simak Video "PKS Kritik Transparansi Pemerintah Atasi Kebocoran 337 Juta Data Dukcapil"
[-]
(fyk/fay)