Setelah dilantik Presiden Joko Widodo, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi berulang kali mengatakan 'Bandwidth untuk Rakyat' di setiap kesempatan. Apa sih maksudnya?

Pertanyaan itu detikINET sodorkan dalam wawancara khusus bersama Budi Arie di ruang kerjanya yang berada di lantai 7 Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Jakarta belum lama ini. Dia pun memaparkannya singkat janjinya itu.

-

-

Menurutnya akses konektivitas menerima pelayanan digital itu adalah hak seluruh rakyat Indonesia. Sudah menjadi tugasnya memastikan hal tersebut terealisasi.

"Sebagai Kominfo kami harus memastikan itu semua," tegasnya.

Diungkap Menkominfo saat ini sudah 97% masyarakat di Indonesia sudah terakses internet serta layanan digital. Artinya sisa 3% masih belum tersentuh dan ini menjadi pekerjaan rumah bagi pihaknya agar mereka dapat terkoneksi.

"Tiga persen dari 277 juta kan sekitar 8 juta penduduk lagi yang belum. Kebanyakan memang di daerah Indonesia Timur. Nah kami ingin lakukan percepatan, sekaligus pemerataan terutama untuk daerah-daerah BTS ini di daerah 3T, yakni terluar, terdepan, dan tertinggal," papar Budi.

Menurutnya lagi pemerintah memang perlu menyediakan infrastruktur digital di daerah 3T. Sebab infrastruktur digital sangat penting bagi masyarakat sebagai syarat dan prasyarat Indonesia sebagai negara maju.

"Mengacu penelitian Google mengatakan bahwa setiap peningkatan 10% kecepatan internet itu bisa berkontribusi untuk 1% ekonomi GDP growth kita. Jadi, bagaimana peran dari infrastruktur digital ini untuk menghelah atau mendorong percepatan kemajuan Indonesia," jelas pria yang masih menjadi Ketum Projo ini.

Karena itulah Budi memasang target pembangunan BTS di 3T bisa rampung akhir tahun ini. Sebagai langkah awal Menkominfo menyambangi Kejagung untuk membahas lebih lanjut soal kelanjutan proyek BTS 4G yang sempat tersandung kasus korupsi.

"Kami akan koordinasi dengan Kejaksaan Agung. Kami akan sowan ke Kejagung dan meminta pengawalan, masalah hukum biarlah masalah hukum, kita kan mau melanjutkan pembangunannya. Silahkan saja kalau yang masalah hukum, kami nggak bisa campur itu ranahnya aparat penegak hukum," ujar Budi.

"Tapi yang pasti bahwa BTS, pembangunan BTS ini kan harus terwujud. Karena hak-hak rakyat lho. Memperoleh bandwidth itu kan haknya rakyat. Dan tugas kita sebagai pemerintah untuk mewujudkan," pungkasnya.