Jakarta, CNN Indonesia --

Beberapa ahli dan praktisi keamanan siber memprediksi masih ada potensi besar terjadinya kebocoran data sensitif yang disimpan di berbagai lembaga negara atau kementerian.

Menurut CEO Digital Forensic Indonesia yang juga pakar keamanan siber, Ruby Alamsyah, berdasarkan jenis instansi dan kategori data yang pernah bocor ia menilai potensi itu masih ada.

"Melihat dari jenis instansi dan kategori data yang pernah bocor, maka potensi kebocoran lain kemungkinan besar masih ada," ujar Ruby kepada CNNIndonesia.com lewat pesan teks, Selasa (7/9).

-

-

Jika berkaca pada kasus-kasus sebelumnya, Ruby mengatakan pengamanan data-data pribadi masyarakat masih kurang optimal. Bahkan dia menilai saat ini kecenderungan kebocoran itu semakin tinggi baik segi kuantitas maupun kualitas data.

Senada dengan Ruby, pakar keamanan siber dari Vaksin.com, Alfons Tanujaya, menilai kebocoran data penduduk kemungkinan besar bakal terjadi lagi jika kerentanan dalam hal perlindungan tidak direspons dengan baik oleh pemangku kepentingan. Terutama apabila terjadi kerentanan pada sumber daya manusia dan celah keamanan pada aplikasi.

Alfons menilai kerentanan itu tidak boleh luput dari pantauan secara rutin.

"Betul [potensi kebocoran data akan ada, namun celahnya ada pada sistem yang rentan dan tidak dilindungi dengan baik]," ujar Alfons kepada CNNIndonesia.com lewat pesan teks.

Namun demikian, Alfons menjelaskan kebocoran data penduduk memang harus disikapi dengan cermat, di mana kebijakan kredensial dan manajemen informasi harus menyesuaikan dengan asumsi data kependudukan telah bocor.

Alfons juga menyoroti sistem pada aplikasi yang menggunakan data pribadi kependudukan sebagai sumber kredensial untuk membuka informasi sekunder. Hal itu akan memicu kebocoran data sekunder yang mudah dibuka.

"Di sinilah pentingnya kredensial atau ID nasional yang bisa menerapkan TFA atau OTP sehingga informasi sekunder lain seperti sertifikat vaksin tidak mudah bocor atau diakses oleh pihak yang tidak berhak," ujarnya.

Ahli Prediksi Data Pemerintah Masih Berpotensi Bocor BACA HALAMAN BERIKUTNYA