Purwosusilo menyampaikan, total ada sebanyak 26.091 laporan yang diterima saat proses PPDB berlangsung. Laporan tersebut meliputi aduan, permintaan bantuan, hingga permintaan penjelasan.

"Jadi yang melalui offline melalui posko, dimana ada posko dinas, posko sudin, dan satuan pendidikan itu 6.693," kata dia.

"Kemudian, untuk yang melalui daring, melalui call center baik telepon maupun sosial media, untuk melalui telepon itu 6.975, yang sosmed 12.423," sambungnya.

Menurut Purwosusilo, seluruh laporan yang masuk telah diselesaikan seiring berakhirnya proses PPDB di Jakarta. Tindak lanjut, kata dia dapat dilakukan pihaknya secara cepat.

"Semua clear, bahkan dalam perjalanan PPDB aduannya banyak dan kami langsung tindak lanjuti terkait dengan hal itu. Misalnya ada masyarakat yang lapor tapi melalui pendopo atau CRM kami langsung komunikasikan," tutur dia.

Diketahui, PPDB dengan menerapkan sistem zonasi ini menimbulkan berbagai masalah di sejumlah wilayah Indonesia, seperti ada orang tua peserta didik yang mengukur jarah dari rumahnya ke sekolah menggunakan meteran, hingga ada yang mengakali zonasi dengan cara titip dan memalsukan kartu keluarga (KK).