Dengan perkembangan tersebut, ULN Indonesia secara tahunan mengalami kontraksi 1,7 persen (year-on-year/yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 1,3 persen (yoy).

Dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengungkapkan kontraksi pertumbuhan ULN ini terutama bersumber dari penurunan ULN sektor swasta.

Posisi ULN swasta pada akhir Mei 2023 tercatat sebesar 196,5 miliar dolar AS, turun dibandingkan dengan posisi pada bulan sebelumnya sebesar 199,5 miliar dolar AS.

Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi sebesar 5,8 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 4,6 persen (yoy).

Kontraksi ULN swasta ini dikontribusikan oleh semakin turunnya ULN perusahaan bukan lembaga keuangan dan lembaga keuangan, yang masing-masing mengalami kontraksi 5,3 persen (yoy) dan 7,6 persen (yoy), dibandingkan dengan kontraksi 4,8 persen (yoy) dan 3,9 persen (yoy) pada bulan lalu.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin, serta sektor pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 78 persen dari total ULN swasta.

Namun demikian, ULN swasta tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 74,8 persen terhadap total ULN swasta.

Sementara itu, Erwin menyebutkan ULN pemerintah juga menurun menjadi 192,6 miliar dolar AS pada Mei 2023 dari 194,1 miliar dolar AS pada April 2023, meski secara tahunan tercatat tumbuh 2,3 persen (yoy).

Penurunan posisi ULN pemerintah disebabkan oleh pembayaran neto pinjaman luar negeri dan beberapa seri Surat Berharga Negara (SBN) domestik yang jatuh tempo.

Pemerintah tetap berkomitmen mengelola ULN secara hati-hati, efisien, dan akuntabel, termasuk menjaga kredibilitas dalam memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga secara tepat waktu.

Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN pemerintah terus diarahkan untuk mendukung upaya pemerintah dalam pembiayaan sektor produktif dan belanja prioritas, khususnya dalam menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia yang solid di tengah ketidakpastian perekonomian global.

Dukungan ULN tersebut mencakup antara lain sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,1 persen dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,9 persen), jasa pendidikan (16,8 persen), konstruksi (14,2 persen), serta jasa keuangan dan asuransi (10,2 persen).

Dengan demikian, posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,8 persen dari total ULN pemerintah.

Maka dari itu, dirinya mengatakan ULN Indonesia pada Mei 2023 tetap terkendali, tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 29,7 persen dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 30 persen.

Selain itu struktur ULN Indonesia juga tetap sehat, yang ditunjukkan oleh dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 87,3 persen dari total ULN.

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

Peran ULN pun akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Nurul Aulia Badar
COPYRIGHT © ANTARA 2023