Jakarta, CNBC Indonesia- Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) siap menerapkan Program Restrukturisasi Perbankan (PRP) dan mewajibkan perbankan di Indonesia untuk membayar premi untuk mendanai PRP mulai 2025.

Ketua DK LPS, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan PRP ditujukan untuk mengantisipasi krisis di perbankan sehingga tidak mengganggu stabilitas sistem keuangan dan menjadi pelengkap jaring pengaman SSK.

Seperti apa kebijakan LPS terkait PRP? Selengkapnya simak dialog Syarifah Rahma dengan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Purbaya Yudhi Sadewa dalam Economic Update 2023, CNBC Indonesia (Kamis, 13/07/2023)

Saksikan live streaming program-program CNBC Indonesia TV lainnya di sini