Liputan6.com, Jakarta - Ketua Fraksi PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal mengungkapkan isi pertemuan antara fraksi partainya dengan Fraksi PDIP. Dia menyebut, salah satu isi pembahasannya yakni mengenai revisi undang-undang (RUU) desa.

Cucun menjelaskan, kedua fraksi itu menyamakan substansi poin-poin penting terkait rancangan undang-undang yang harus diselesaikan.

"Nah ada beberapa undang-undang juga yang masih kita garap di DPR ini yang perlu PDIP juga menyamakan apa poin-poin penting terkait rancangan undang-undang yang harus segera diselesaikan DPR," kata Cucun, kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/7/2023).

Termasuk salah satu yang menjadi poin bahasan adalah terkait revisi undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

"Terutama kemarin soal desakkan kepala desa itu ya, yang apakah dibahas nanti itu melalui Pansus seperti dulu lahirnya undang-undang ini? atau dibahasnya melalui formula di baleg?" ungkapnya.

Selain membahas revisi undang-undang desa, kedua fraksi itu juga membahas spending mandatory 5 persen dalam undang-undang kesehatan.

"Kami itu ya kemarin pengen dikaji kembali sebetulnya terkait mandatory yang hilang itu kita memunculkan mandatory 5% itu bukan hal yang mudah, dulu perjuangan undang-undang kesehatan sekarang hilang," imbuh dia.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto mengakui, saat bertemu dengan Fraksi PKB membahas soal penjajakan hingga rencana pertemuan Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Intinya itu ketemu Srlasa 4 Juli, Fraksi PKB ada 5 orang dipimpin Pak Cucun dan Sekretaris Fraksi Pak Fathan. Inti perbincangan ada 3 hal," kata Utut.

"Pertama, kami akan melapor kepada para ketua umum, hasil pertemuan itu. Artinya, untuk pilpres, kita saling membuka diri dan saling menjajaki," sambungnya.

Deklarasi capres dan cawapres Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya akan segera dilakukan. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar minta kader Nahdlatul Ulama solid mendukung partainya.