Jakarta, CNN Indonesia --

Pakar telematika dan informatika, Roy Suryo, mengkritik aplikasi PeduliLindungi karena lemah dalam melakukan perlindungan dalam mengakses sertifikat vaksin.

Menurutnya aplikasi tersebut kemungkinkan masyarakat untuk mencetak atau mengakses kartu vaksin dengan cara memasukan data identitas peribadi tanpa melakukan verifikasi.

"Konyolnya adalah orang tidak diverifikasi untuk memasukan data, itu data pribadi dia atau pribadi orang lain," kata Roy kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (4/9).

-

-

Dengan demikian, jika seseorang mengetahui data pribadi dari orang lain maka orang tersebut bisa mengakses kartu vaksin milik orang lain dengan mudah bahkan mencetaknya, seperti pada kasus tersebarnya sertifikat vaksin milik Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.

"Kita bisa mencari data-data itu termasuk milik presiden sendiri. Jadi ini menunjukkan ketidakamanannya data di Indonesia," ujar Roy.

Seharusnya, kata Roy, saat memasukkan data pribadi harus dibarengi dengan proses verifikasi sehingga lebih aman.

"Harusnya diverifikasi dia mendapatkan OTP atau one-time password ke dalam handphone yang telah teregistrasi sebelumnya dan itu misalnya menggunakan double protecting, misalnya pada WA itu ada yang namanya Two-Factor Authentication, maka itu akan aman," papar Roy.

Lebih lanjut, Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) itu juga mengatakan bahwa jika pemerintah yang mengatakan hanya akan mengamankan data milik pejabat, maka itu akan menjadi pertanyaan bagi publik.

"Kalau sekarang pemerintah mengatakan akan melindungi pejabat-pejabat tertentu, maka ini jadi pertanyaan untuk situs PeduliLindungi, karena menjadi tidak peduli terhadap masyarakat dan tidak melindungi masyarakat tetapi hanya melindungi pejabat tertentu," pungkas Roy.

Sebelumnya dilaporkan, warganet menggunakan NIK Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk akses kartu vaksin di aplikasi PeduliLindungi. Modus itu pun kini telah viral di jagat maya.

NIK Jokowi diketahui bisa dengan mudah diakses. Salah satunya melalui situs KPU. Pada situs tersebut tercantum data NIK Jokowi. ketika itu Jokowi mencantumkan NIK untuk kepentingan administrasi dalam Pemilihan Presiden.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Zudan Arif Fakrulloh mengimbau masyarakat tidak melakukan hal tersebut. Ia menekankan pentingnya kerahasiaan data pribadi setiap warga negara.

"Ini bukan kebocoran NIK, tetapi menggunakan data orang lain untuk mendapatkan data informasi orang lain. Ada sanksi pidananya untuk hal seperti ini," ucap Zudan lewat pesan singkat, Jumat (3/9) lalu.

(mrh/sfr)

[-]