Jakarta, CNN Indonesia --

Dewan Perwakilan rakyat (DPR) menagih Rancangan Undang Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi kepada Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Hal tersebut disampaikan berkenaan dengan terjadinya dugaan kebocoran data pribadi dari aplikasi Electronic Health Alert Card atau eHAC milik Kemenkes.

"Kita selalu mengingatkan kepada Pak menteri, mohon maaf, di beberapa rapat, kapan kita bisa menyelesaikan ini, kami selalu menanyakan bagaimana perkembangannya," kata Nico Siahaan, Anggota Komisi I DPR RI dalam wawancara dengan CNNIndonesia TV, Rabu (1/9).

-

-

Nico menyampaikan bahwa saat ini aturan terkait perlindungan data pribadi masih di bahwa naungan Permenkominfo. Padahal peraturan tersebut seharusnya sudah mulai di atur di tingkat undang-undang.

Sementara, UU Perlindungan Data Pribadi masih disiapkan pemerintah. Karena dengan adanya UU tersebut, akan semakin jelas bahwa setiap pengendalian data mempunyai hak dan kewajiban untuk mengelola dan melindungi data. Sehingga, ketika terjadi kebocoran data, menurut Nico pemerintah lebih sering saling menuduh alih-alih menjelaskannya.

"Tapi kalau kita lihat beberapa kali sepertinya kalau terjadi kebocoran data kita sering melakukan tuding menuding, yang kedua tidak ada kejelasan kasus itu sendiri itu kita hanya mencari dari berita berita yang ada," katanya.

Padahal, jika UU Perlindungan Data Pribadi sudah ada maka segala aturan dan tanggung jawab terkait kebocoran data akan semakin jelas.

"Kalau terjadi kebocoran data, seberapa besar kebocoran dan dan sensitivitasnya. Tetapi apapun yang terjadi pelaku harus melapor kepada regulator. Lalu kemudian nanti regulator yang akan menentukan bagaimana sanksinya dan apa yang harus dilakukan dan itu pun harus disertai dengan laporan-laporan," papar Nico.

Kasus Bocor Data BPJS Kesehatan BACA HALAMAN BERIKUTNYA