Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengatakan pihaknya akan mengevaluasi pengelolaan rumah tahanan (rutan) KPK buntut ditemukannya pungutan liar (pungli) yang nilainya mencapai Rp 4 miliar.

Ghufron menyebut, dalam mengelola rutan, pihaknya bekerjasama dengan pihak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Ditjen Pas Kemenkumham).

"Tentu, kami akan mengevaluasi, ya secara sistemik baik kerja sama dengan pihak eksternal karena melibatkan tempatnya, juga personelnya. Termasuk juga manajemen tentang SDM, rotasinya, bahkan kepada manajemen keuangannya," ujar Ghufron dalam keterangannya dikutip Sabtu (24/6/2023).

Ghufron menyebut ingin mendalami alasan pegawai di rutan KPK menerima uang miliaran dalam rentang waktu Desember 2021 hingga Maret 2022. Ghufron juga akan mempertanyakan apakah upah yang mereka terima cukup atau tidak.

"Jangan-jangan misalnya mohon maaf gajinya kurang atau lain-lain, semuanya akan kami evaluasi agar kasus seperti ini tidak terulang di kemudian hari," kata Ghufron.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga pungutan liar (pungli) sudah terjadi sejak lama di rumah tahanan (rutan) lembaga antirasuah. Hanya saja, untuk saat ini yang ditemukan yakni pungli yang terjadi sejak Desember 2021 hingga Maret 2022.

"Ada yang kemudian kasus-kasus transaksi lainnya yang mungkin cash, yang diduga terjadi jauh sebelum tahun-tahun (2021-2022) tersebut," ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam keterangannya, Jumat (23/6/2023).

Ghufron mengungkap kasus pungli ini ditemukan Dewan Pengawas KPK saat memeriksa beberapa pihak terkait dugaan pelanggaran etik. Pihak yang diperiksa Dewas KPK itu mengungkap kepada Dewas KPK bahwa ada dugaan pungli di rutan KPK.