Presiden Joko Widodo meminta Badan Pangan Nasional untuk mengatur alur logistik produksi petani lokal untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan di seluruh daerah.

"Tadi Presiden menyampaikan untuk yang besar-besar mobilisasi stok itu akan diatur oleh Badan Pangan nasional sehingga biaya produksi dari sentra produksi ke daerah yang defisit itu bisa ter-cover," kata Kepala Badan Pangan Nasional Arif Prasetyo Adi usai mengikuti rapat internal terbatas di Istana Kepresidenan, seperti dikutip dari Antara, Senin (19/9).

Arif menambahkan Jokowi meminta agar BPN mengatur cadangan pangan dengan tetap memperhatikan komoditas yang membutuhkan fasilitas penyimpanan dengan suhu tertentu.

-

-

"Jadi untuk produk-produk yang memerlukan cold room, pendingin, itu juga harus disiapkan sehingga nanti ke depan itu tugasnya bukan dari petani dikirim langsung, bukan, tetapi ada suatu tempat untuk menyimpan," katanya.

Fasilitas penyimpanan yang dimaksud juga diharapkan bisa mempraktikkan penggunaan listrik yang efisien.

Oleh karena itu fasilitas-fasilitas tersebut nantinya diharuskan menggunakan panel surya demi menekan biaya kebutuhan listrik.

"Mungkin tingginya di depan investasi solar panel, itu salah satu yang beliau sampaikan," ujar Arief.

Sementara itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berharap langkah tersebut dapat memutus rangkai distribusi komoditas yang terlampau panjang dan berpotensi menimbulkan lonjakan harga yang terlalu jauh.

"Kita harap memutus rantai tadi itu lho. Misalnya ada grosir, ada tengkulak lagi, ada pengecer. Itu kan misalnya ayam kemarin pada protes sama kami berdua karena peternak ayam dibeli hanya Rp15.500 padalah di pasar Rp35 ribu, jadi ada beda Rp20 ribu, ini kan karena rantainya panjang," kata Zulkifli.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menjelaskan bahwa Presiden juga telah memerintahkan Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, dan Kementerian Perdagangan untuk melakukan pemetaan komoditas pangan yang lebih baik di seluruh daerah.

"Daerah-daerah produsen yang surplus dan daerah-daerah yang sorted atau kekurangan ini harus betul-betul dipetakan dengan baik," kata Syahrul.

Hal itu bisa ditempuh melalui dua hal yakni peningkatan komunikasi perdagangan antardaerah melibatkan gubernur, bupati, dan wali kota.

Serta intervensi dari pemerintah pusat melalui Kementan, Badan Pangan Nasional, dan Kemendag guna memantau ketersediaan dan stabilitas pangan yang lebih baik.

[-]