Sentimen
Informasi Tambahan
Grup Musik: BTS
Kab/Kota: Cilangkap
Kasus: korupsi
Tokoh Terkait
Mahfud MD Berang Satelit Raksasa RI Dikaitkan Korupsi BTS 4G
CNBCindonesia.com Jenis Media: Tekno
Jakarta, CNBC Indonesia - Plt. Menkominfo Mahfud MD menampik adanya kaitan kasus korupsi BTS 4G dengan proyek Satelit Republik Indonesia atau Satria-1 yang baru saja meluncur kemarin, Senin (19/6/2023).
Ia membantah adanya pendapat yang mengatakan Satria-1 tidak berguna, karena jaringan di Bumi tidak bisa tersedia berhubung ada kasus BTS 4G yang ditangani Kejaksaan Agung.
"Sekali lagi saya tegaskan ini tidak ada hubungannya dengan kasus BTS 4G," kata Mahfud dalam pernyataan, dikutip Selasa (20/6/2023).
Mahfud menegaskan Satria-1 merupakan proyek tersendiri dengan tujuan untuk memberikan layanan publik di daerah 3T atau tertinggal, terdepan, dan terpencil. Terutama sekolah, rumah sakit, kantor-kantor pemerintah di daerah terpencil, pos Polri dan TNI di daerah 3T.
Plt. Menteri Kominfo Mahfud MD dan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono menghadiri Literasi Digital Sektor Pemerintahan di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur Selasa (13/06/2023). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki) Ini tidak ada hubungannya dengan kasus BTS 4GPlt. Menkominfo Mahfud MDInternet yang disediakan lewat Satria-1 nantinya akan terhubung dengan stasiun bumi, biasanya berbentuk VSATyang kepanjangannya adalah very small aperture terminal. Contoh dari VSATadalah parabola mini yang kerap terlihat di atas lokasi ATM.
Sebagai informasi, Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah mengusut kasus korupsi BTS 4G yang menyeret Menkominfo Johnny G Plate hingga Dirut Bakti Kominfo Achmad Anang Latif. Keduanya saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka.
Kasus korupsi tersebut terkait dengan proyek penyediaan BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI. Semua proyek berada di wilayah 3T yakni Papua, Sulawesi, Kalimantan, Sumatra, dan Nusa Tenggara Timur
Proyek tersebut harusnya sudah selesai pada Desember 2021, tetapi akhirnya diundur hingga Maret 2022. Dari anggaran Rp 10 triliun, yang dilaporkan hanya sekitar Rp 2 triliun.
"Keluar dana Rp 10 triliun seharusnya Desember 2021 diperpanjang Maret. Lapor yang riil Rp 2,1 triliun yang Rp 8 triliun menjadi basis pemeriksaan secara hukum oleh Kejagung," kata Mahfud dalam keterangannya beberapa waktu yang lalu.
[-]
-
Kasus Korupsi BTS, Begini Susahnya Bangun Tower HP Terpencil(dem)
Sentimen: negatif (88.9%)