Jakarta, CNBC Indonesia - Tiktok melakukan hal yang berbeda soal iklan politik dibandingkan Twitter. Perusahaan berbagi video pendek itu tak menerima iklan politik.

Di bawah kepemimpinan Elon Musk, Twitter mencabut larangan iklan politik pada 2019. Kebijakan itu sebagai upaya Twitter menambah pemasukan perusahaan setelah banyak ditinggal pengiklan sejak dibeli Musk.

CEO Shou Chew memastikan Tiktok tidak mengambil keuntungan yang sama dari pemilu. "Kami tidak ingin mengambil keuntungan dari siklus pemilihan umum ini. Jadi, sebagai sebuah kebijakan secara global, kami tidak mengambil iklan politik untuk platform kami," kata dia dalam konferensi pers, acara Tiktok Southeast Asia Forum 2023, Kamis (15/6/2023).

-

-

Dia mengatakan memastikan pemilu tetap aman di platformnya termasuk untuk menghalau konten hoaks atau misinformasi.

Yakni dengan membuat Hub caranya menambahkan sumber daya untuk mengenali dan menghapus konten berisi kebencian hingga misinformasi. Diharapkan upaya tersebut bisa menjaga kebebasan ekspresi dalam platform.

"Kami membuat Election Hub di mana kami menambahkan sumber daya untuk mengenali dan menghapus ujaran kebencian, misinformasi berbahaya, tapi pada waktu yang bersamaan menjaga kebebasan berekspresi agar orang-orang dapat mengekspresikan diri," jelasnya.

Head of Public Policy TikTok Southeast Asia Teresa Tan menegaskan pihaknya serius menyikapi integritas pemilu. Perusahaan mengupayakannya dengan kerja sama sejumlah stakeholder.

"Dan jika Anda melihat pedoman komunitas kami, kami memiliki kebijakan integritas dan keaslian yang tidak mengizinkan adanya misinformasi di platform kami yang menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat, tetapi saya ingin mengatakan bahwa kami ingin memastikan bahwa kami melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang berbeda di dalam ekosistem untuk mewujudkan hal ini," katanya.

Tiktok juga akan memberikan pop-up notifikasi saat membagikan konten dari akun yang belum terverifikasi. Notifikasi akan menanyakan apakah pengguna yakin membagikan konten tersebut.

"Akan ada pop up apakah yakin share," kata dia.

Tiktok politik kampungan

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan punya satu pesan keras untuk masyarakat Indonesia yang makin hobi main TikTok. Ia meminta agar TikTok jangan digunakan untuk "politik kampungan."
"Ya janganlah. Boleh politik. Jangan politik yang aneh-aneh," kata Luhut ditemui di Jakarta, Kamis (15/6/2023).

Luhut menegaskan untuk tidak berpolitik kampungan. Menurutnya masyarakat perlu fokus menggunakan platform yang ada, termasuk aplikasi media sosial seperti TikTok untuk kegiatan membangun bangsa.

Luhut mengingatkan bahwa pelaku pernyatan di media sosial bisa berakhir berurusan dengan polisi, jika terbukti merupakan ujaran kebencian atau berita bohong.

"Enggak usah digunakan untuk berpolitik, jangan politik-politik kampungan lah, bikin [masuk] penjara. Karena begini, kita itu harus fokus, itu kan kepentingan generasimu," ujar Luhut, di acara TikTok Southeast Asia Impact Forum, Jakarta, Kamis (15/6).

[-]

(dem)