Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka-bukaan soal kondisi terkini utang pemerintah yang sempat disinggung Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Jusuf Kalla. Utang pemerintah dipastikan masih dalam kondisi aman dan tidak ada risiko gagal bayar.

Direktur Surat Utang Negara (SUN) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, Deni Ridwan mengatakan utang pemerintah yang selalu meningkat terjadi sejak jaman Presiden Indonesia Ke-2 Soeharto.

"Selama APBN kita defisit, artinya pendapatan kita masih lebih kecil dari belanja, maka terminal utang kita meningkat. Jadi statement Pak JK itu berlaku sejak zaman Soeharto. Utang kita akan terus meningkat dibandingkan sebelumnya," kata Deni dalam acara CNBC Indonesia Money Talks On Location 2023, Rabu (14/6/2023) kemarin.

-

-

Meski utang meningkat, produk domestik bruto (PDB) Indonesia juga disebut mencatatkan yang tertinggi sejak merdeka. Dengan kata lain kemampuan untuk membayar utang juga meningkat.

"Sejarah Indonesia tidak pernah default. Apakah berisiko dari sebelumnya? Tidak juga," tuturnya.

Seperti diketahui, utang pemerintah per 30 April 2023 mencapai Rp 7.849,89 triliun. Dengan jumlah itu rasio utang Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar 38,15%.

Menurut Deni, rasio utang terhadap PDB Indonesia yang sebesar 38,15% tersebut lebih rendah dibandingkan negara lain.

"Malaysia 70%, Filipina 60%. Jadi tidak ada yang seperti itu. Ada nggak negara besar yang tidak punya utang? Bahkan negara middle east yang produksi minyak pun punya utang, Arab Saudi itu level utangnya 26%," tegas Deni.

Bisa nggak sih RI berhenti tarik utang? Cek halaman berikutnya.