Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo meminta kementerian dan lembaga untuk setop membuat aplikasi baru. Permintaan Jokowi disampaikan Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas usai rapat terbatas terkait percepatan transformasi digital di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/6/2023).

Sebelumnya Azwar menjelaskan Jokowi sudah meneken Perpres Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (SPPBE). Beleid itu fokus pada tiga sistem dasar, yakni identitas digital, pertukaran data, dan pembayaran digital sebagai pondasi sistem digital pemerintah.

Namun nantinya implementasi sistem tidak akan melakukan pembangunan aplikasi baru, melainkan hanya integrasi dari aplikasi K/L yang ada.

"Sekali lagi SPBE ini bukan membangun aplikasi baru, presiden beri arahan tidak lagi boleh membangun aplikasi baru," kata Azwar saat memberikan keterangan pers.

Terlebih, lanjut Azwar, saat ini ada 27 ribu aplikasi di instansi pemerintahan. Sehingga sulit untuk memberikan layanan kepada masyarakat.

"Bayangkan rakyat susah bangun akun satu-satu untuk dapat pelayanan digital. Dengan SPBE ini maka akan diinteroperabilitaskan," jelasnya.

Untuk itu, Azwar bilang kepala negara telah menunjuk Kementerian Koordinator untuk mengakomodasi audit hingga klasifikasi ratusan aplikasi yang tumpang tindih. Hingga pada akhirnya bisa diintegrasikan dalam layanan digital pemerintah yang terpadu.

"Harapannya Oktober sudah selesai mengintegrasikan di layanan masing-masing," kata Azwar.

-

-

[-]

-

Jabodetabek Hujan Angin Kencang, Netizen Geruduk Twitter BMKG
(miq/miq)