Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kementerian dan Lembaga berhenti membuat banyak aplikasi. Jokowi justru ingin pelayanan publik dapat direalisasikan dalam satu aplikasi saja agar masyarakat tidak kesulitan mengakses layanan pemerintah.

Hal ini sejalan dengan ditekennya Perpres Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (SPPBE).

"SPPBE ini bukan membangun aplikasi baru. Presiden beri arahan tidak lagi boleh membangun aplikasi baru," ujar Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas usai melakukan rapat terbatas soal Percepatan Layanan Digital, Senin (12/6/2023).

-

-

Azwar Anas mengatakan saat ini sudah ada 27 ribu aplikasi layanan pemerintah yang tersebar di seluruh Kementerian dan Lembaga. Menurutnya, Jokowi justru jengkel dengan banyaknya aplikasi ini yang justru mempersulit masyarakat untuk mendapatkan layanan publik.

"Sekarang itu lebih dari 27 ribu aplikasi, sehingga bayangkan rakyat susah bangun akun satu-satu untuk dapat pelayanan digital. Dengan SPBE ini maka di-interoperabilitaskan," kata Anas.

Dia melanjutkan Jokowi telah meminta Kementerian Koordinator untuk mengakomodasi audit hingga klasifikasi ratusan aplikasi yang tumpang tindih. Hingga pada akhirnya bisa diintegrasikan dalam layanan digital pemerintah yang terpadu.

"Misalnya ini Kemenkomarves mengaudit 7 KL di bawahnya dengan BPKP. Oh ternyata ada ratusan aplikasi yang tumpang tindih, sehingga itu tadi dikelompokkan dan integrasikan," jelas Azwar Anas.

Targetnya, pengintegrasian aplikasi ini akan kelar bukan Oktober 2023 mendatang. "Harapannya Oktober sudah selesai mengintegrasikan di layanan masing-masing," katanya.