Ekonom Senior Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri mengusulkan agar sektor batu bara dikenakan pajak 25 persen. Alasannya, demi mencegah anggaran subsidi BBM semakin membengkak.

"Sektor batu bara dipajakin saja 25 persen minimum. Toh, mereka tanpa usaha apa-apa dapat durian runtuh (lonjakan harga komoditas)," ujarnya dalam diskusi virtual bersama CNNIndonesia.com, Jumat (9/9) malam.

Faisal menilai pungutan sektor batu bara seharusnya dapat lebih tinggi dari tarif pungutan ekspor kelapa sawit (CPO). Tarif pungutan CPO sendiri kini digratiskan hingga akhir Oktober 2022.

-

-

Faisal juga menyarankan pemerintah untuk menarik pajak yang lebih tinggi dari pengusaha batu bara, mengingat pengusaha batu bara mendapatkan pemasukan besar kala lonjakan harga terjadi di pasar global.

"Di batu bara ini tidak ada petani. Isinya yang besar-besar semua. Jadi pemilik tambang batu bara ini harus dikenakan lebih besar (pungutan ekspornya)," katanya.

Tak hanya mengusulkan kenaikan pajak di sektor batu bara, Faisal menilai pemerintah untuk menghapus subsidi BBM Pertamax. Jadi, subsidi cukup hanya untuk Pertalite dan solar.

Faisal juga menyarankan pemerintah agar menunda sementara pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dan pembangunan jalan tol yang kini berlangsung.

[-]

Faisal menilai pembangunan ini tak akan dinikmati langsung oleh masyarakat miskin. Pembangunan ini malah menambah beban negara.

Dana untuk pembangunan IKN berpotensi membuat negara mengurangi belanja kebutuhan langsung, seperti bantuan untuk menyasar masyarakat miskin.

"Perut rakyat nggak bisa menunggu tiga sampai empat tahun. IKN bisa ditunda. Bekukan pembangunan IKN 2 tahun kan bisa, nggak akan runtuh negara," tegasnya.

Faisal juga menyoroti Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingkar janji terkait pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).

Menurutnya, Jokowi awalnya menyatakan pembangunan KCJB tak bakal menggunakan uang negara. Seharusnya pemerintah berusaha mencari sumber dana lain selain APBN.

"Kereta cepat (KCJB) janji nggak dibiayai APBN, cari cara lain dong. BUMN-BUMN itu jangan dimanja," tutur dia.

Selain itu, Faisal menilai pemerintah harus memperbaiki tata kelola penyaluran BBM. Ia mendesak pemerintah memperbaiki data agar subsidi BBM tepat sasaran.

Ia juga meminta pemerintah mulai menyimpan cadangan BBM. Artinya, saat harga normal sisihkan pendapatan negara untuk membeli dan menyimpan sebagai stok minyak.

Menurut Faisal, tindakan tersebut dapat mengurangi impor Indonesia karena RI telah memiliki cadangan yang cukup.

"Ini sudah pernah disampaikan sejak awal pemerintah Jokowi. Jadi saat setiap harga minyak normal dibeli saja. Jadi ditabung. Itu pernah disarankan tapi ditolak," katanya.

"Padahal kalau dilakukan, pemerintah sudah 6 tahun ini, stok sudah banyak. Jadi saat harga (minyak) naik, pemerintah tak perlu menaikkan harga hingga 30 persen. Soalnya 30 persen itu berat bagi rakyat," tandasnya.