Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md mengungkapkan saat ini banyak penyusup di kementerian/lembaga (K/L) yang melemahkan pemerintah. Semua pihak diminta agar tidak terlena dan menutup mata.

"Jangan kita terlena dan menutup mata dengan upaya pelemahan struktur dari dalam karena di berbagai struktur lembaga pemerintahan sekarang banyak penyusup-penyusup yang justru melemahkan, bukan menguatkan," kata Mahfud dalam acara 23 Tahun Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Deklarasi Hari Persaingan Usaha di Anjungan Sarinah Thamrin, Jakarta, Minggu (11/6/2023).

Sayangnya Mahfud tak menyebut ada di mana saja penyusup alias pejabat publik yang berstatus titipan itu. Dia hanya meminta agar setiap proses seleksi atau rekrutmen pejabat-pejabat publik diperketat.

-

-

"Proses seleksi atau rekrutmen jabatan-jabatan publik harus diperketat, tidak boleh berdasarkan pesanan, terutama untuk lembaga-lembaga penegak hukum," ucap Mahfud.

Mulanya Mahfud membahas indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia yang anjlok pada 2022 menjadi 38 dari sebelumnya 34. Ia pun mengundang lembaga-lembaga survei internasional dan nasional untuk mencari tahu penyebabnya, hasilnya disebut karena banyak conflict of interest atau konflik kepentingan dalam jabatan politik.

"Kesimpulannya memang terjadi conflict of interest di dalam jabatan-jabatan politik," ujarnya.

Mahfud menuturkan konflik kepentingan itu terjadi di DPR, Mahkamah Agung (MA), hingga di birokrat. Konflik kepentingan itu menurutnya menyebabkan terjadinya transaksi di balik meja.

"Di DPR terjadi transaksi-transaksi di balik meja, MA, pengadilan bisa membeli perkara. Di pemerintah, di birokrasi sama," kata Mahfud.

Mahfud mengatakan temuan tersebut mungkin sulit dilihat oleh mata kepala orang Indonesia, namun terlihat jelas di mata dunia.

"Di DPR ada conflict of interest. Pekerjaan anggota DPR, tapi punya konsultan hukum. Nanti kalau ada masalah, 'tolong dibantu ini, itu'. Dibawa ke pengadilan, pengadilannya korupsi lagi. Sampai hakimnya ditangkap, jaksa ditangkap, polisi ditangkap dan seterusnya," tutur Mahfud.

Menurutnya, Indonesia harus terus melanjutkan semangat reformasi yang sudah digemakan sejak 1998 untuk menjadi negara maju. Buat menuju ke sana, perekonomian Indonesia dinilai harus didukung 3 dimensi utama yaitu membuat kebijakan yang berempati dengan anti korupsi; pelaku usaha yang rajin bersaing secara sehat; dan konsumen atau masyarakat yang dilindungi haknya.

"Ketiga dimensi tersebut harus sama-sama diperkuat secara seimbang sehingga kegagalan satu dimensi akan menggagalkan dimensi yang lain, jadi ini saling terkait," imbuhnya.

(kil/kil)