PT Pertamina (Persero) bakal meminta data Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri untuk melakukan pembatasan pembelian BBM pertalite dan solar.

Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati mengatakan data tersebut ditarik sambil menunggu revisi Peraturan Presiden (Perpres) 191 Tahun 2014 selesai. 

Setelah aturan baru dirilis, perseroan bisa langsung menggunakan data tersebut untuk membatasi pembelian BBM subsidi.

-

-

"Cara yang kita lakukan sekarang adalah melakukan integrasi data dengan Korlantas. Jadi datanya kita tarik di mana didata itu ada nomor polisi, ada pemilik, ada cc-nya, ada jenisnya, sehingga nanti ketika regulasi keluar kita bisa langsung kunci berdasarkan data itu," ujar Nicke dalam ruang rapat Komisi VI, Kamis (8/9).

Menurutnya, saat ini data yang terdaftar di MyPertamina baru 2 juta atau hanya 6,4 persen dari 33 juta kendaraan roda empat yang ada di Indonesia. Karenanya, perseroan tak bisa menunggu hanya dari pendaftaran sukarela dari masyarakat.

"Kita kan tidak bisa menunggu ini sampai harus terdaftar semua. Padahal, kita berharap revisi perpres segera mungkin," jelasnya.

Ia juga memastikan data yang ditarik hanya akan digunakan untuk keperluan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi saja.

"Itu kami lakukan untuk mengakselerasi kesiapan sistem Pertamina dalam nanti menerapkan pembatasan ataupun subsidi tepat sasaran. Tentu harus sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah," pungkasnya.

[-]