Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki mengungkap fakta selama ini nelayan ternyata membeli solar subsidi dengan harga lebih mahal dari yang seharusnya.

Pasalnya kata Teten, nelayan-nelayan itu membeli solar dengan harga eceran, bukan SPBU. Hal ini bisa terjadi karena ketersediaan SPBU di desa nelayan masih sangat kurang.

Masalah itu menyebabkan pasokan alias suplai solar ke mereka minim. Menurutnya, hal itu memberikan beban berat kepada nelayan. 

-

-

Pasalnya, 60 persen biaya produksi nelayan disumbang oleh pengeluaran untuk membeli solar. Karena masalah itulah, ia mengatakan pemerintah akan mencoba mengatasi itu semua.

"Yang kita harus perbaiki sekarang adalah suplainya. Sehingga nanti,suplainya dari Pertamina dengan koperasi-koperasi nelayan di desa-desa nelayan, sehingga para nelayan itu nanti bisa mendapatkan harga solar SPBU bukan harga eceran. Jadi, kami gunakan momentum untuk memperbaiki akses kepada para nelayan untuk mendapatkan bahan bakar solar," jelasnya di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (8/9).

Ia mengatakan perbaikan ini akan dilakukan dengan menyediakan pasokan solar subsidi langsung ke nelayan. Dalam waktu dekat ini, ada tujuh lokasi yang menjadi sasaran.

[-]

Tujuh daerah tersebut ialah, Aceh Barat, Sumatera Utara, Indramayu, Jawa Barat, Pekalongan dan Semarang, Cilacap, Jawa Tengah, Surabaya, Jawa Timur lalu Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Karena 60 persen biaya produksi nelayan itu adalah solar. Jadi ini akan terpengaruh, kita akan piloting (uji coba) sementara di tujuh tempat, sampai Desember, tapi setelah Desember (2022) kita akan perluas. Jadi, kita akan menggunakan pertashop mini solar. Kita akan langsung ke koperasinya, karena ini subsidi by name by address si penerima supaya tidak disalahgunakan," ujarnya. 

Teten mengatakan untuk mewujudkan rencana itu, pihaknya sudah bekerja sama dengan Kementerian BUMN.

"Kita sudah kerja sama dengan Kementerian BUMN untuk pengadaan solar subsidi kepada nelayan. Karena selama ini para nelayan membeli solar itu dari Rp6.000 sampai Rp10 ribu. Jadi, kalau ada kenaikan Rp 6.800 bagi mereka masalah," katanya.