Punya Banyak PR, Menteri PANRB Azwar Anas Minta Anggaran Ditambah Rp 174 Miliar
Liputan6.com Jenis Media: Ekonomi
Liputan6.com, Jakarta Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas meminta tambahan anggaran Rp 174,15 miliar untuk tahun 2023 ini. Menurutnya, dana itu akan digunakan untuk mengejar target-target yang sudah ditetapkan.
Salah satu yang jadi perhatian adalah untuk penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Melalui digitalisasi ini, dia meyakini, bisa meningkatkan aspek pelayanan kepada masyarakat.
"Ada banyak PR baru bagi kami, pertama terkait sistem pemerintahan berbasis elektronik ya. Kemudian target-target program digitalisasi yang ke daerah. Karena kalau program ini jalan, itu akan menghemat triliunan rupiah," ujar Menteri PANRB Azwar Anas usai Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI, di Jakarta, Rabu (7/6/2023).
Dia mengaca juga pada keberhasilan sejumlah negara soal penerapan digitalisasi yang digenjotnya ini. Maka, diperlukan tambahan anggaran untuk proses sosialisasi dan penguatan sistem tersebut.
"Nah ini perlu sosialisasi, pengambilan kebijakan baru, karena sistem pemerintahan berbasis elektronik itu ternyata yang menjadi percepatan pelayanan di berbagai negara, termasuk baik di Inggris, Estonia yang kemaron kita kesana, ini yang kita dorong," paparnya.
Disamping itu, alokasi tambahan anggaran ini juga akan digunakan untuk merumuskan kebijakan baru. Misalnya, soal simplifikasi atau pemangkasan proses bisnis di berbagai lini.
Selanjutnya, ada mengenai pelaksanaan reformasi birokrasi secara tematik. Menurutnya, hal ini perlu disokong dengan tambahan anggaran, mengingat Kemenpan RB merupakan kementerian yang perlu mengumpulkan orang banyak sebagai sarana untuk sosialisasi.
"Kemudian, program terkait dengan RB Tematik. Bagaimana mendorong RB yang berdampak dan ini butuh sosialisasi, butuh langkah-langkah baru yang sebenarnya yaa ini termasuk Kementerian dengan anggaran paling kecil kira-kira begitu," ungkapnya.
"Jadi untuk mendorong RB ini lebih berdampak. Termasuk juga mendorong sistem lapor, komplain publik itu segera jalan di seluruh kabupaten pemda," tambah Menteri PANRB Anas.
Sentimen: positif (99%)