Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkap sejumlah target pemerintah Joko Widodo (Jokowi) yang berisiko tidak tercapai pada 2024. Target tersebut terkait dengan indikator kesehatan dalam negeri.

Dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, tercatat ada 10 Indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang berpotensi tak tercapai. Indikator yang pertama adalah imunisasi dasar lengkap bayi.

"10 Indikator RPJMN berisiko tidak tercapai. (Pertama) Imunisasi dasar lengkap itu pada 2022 63,17% dari target 2024 90%," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (5/6/2023).

-

-

Kedua, angka stunting pada balita dengan target yang harus dicapai sebesar 14% tahun depan. Namun, capaian pada 2022 masih sebesar 21,6%. Ketiga, tingkat wasting balita atau penurunan berat badan yang baru menyentuh 7,7% pada 2022. Target RPJNM 2024 sebesar 7%.

Keempat, tuberkulosis yang ditargetkan 297 orang per 100 ribu penduduk pada 2024. Namun, pada 2022 angkanya masih di kisaran 354 orang per 100.000 penduduk. Suharso menyoroti tingginya kasus TBC di Indonesia yang mencapai 969 ribu kasus baru per tahun.

"Kasus TB kita nomor 2 di dunia, 969 ribu kasus baru per tahun," tuturnya.

Kelima, eliminasi yang sebesar 372 per kabupaten/kota pada 2022, dari target tahun depan sebanyak 405 per kabupaten/kota. Keenam, eliminasi kusta hanya 403 kabupaten/kota di 2022 dari target 514 per kabupaten/kota pada 2024.

Ketujuh, tingkat merokok pada anak yang masih di angka 9,10% per 2022. Target perokok anak di tahun 2024 adalah sebesar 8,7%.

Kedelapan, obesitas pada penduduk dewasa yang sebesar 21,8% pada 2022. Kesembilan, fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) yang diharapkan bisa menyentuh angka 100% di tahun depan, namun baru tercapai 56,4% tahun 2022. Kesepuluh, puskesmas dengan tenaga kesehatan sesuai standar yang baru 56,07% dari target 83%.

Dalam kesempatan itu, Suharso menyebut Indonesia juga masih mempunyai pekerjaan rumah (PR) dalam menghitung jumlah kemiskinan ekstrem. Kenapa?

Indonesia masih menggunakan patokan perhitungan masyarakat miskin ekstrem dengan angka US$ 1,9 purchasing power parity (PPP) per hari. Padahal yang menjadi patokan secara global adalah US$ 2,15 PPP per hari.

"Satu PR yang dihadapi kita adalah metode perhitungan kemiskinan ekstrem. Sekarang pemerintah masih menggunakan angka US$ 1,9 PPP," terang Suharso.

Jika menggunakan perhitungan US$ 1,9 PPP per hari, angka kemiskinan yang harus dientaskan pada 2024 adalah 5,8 juta, atau 2,9 juta jiwa per tahun. Sementara jika menggunakan basis perhitungan US$ 2,15 PPP per hari, jumlah kemiskinan yang harus dientaskan 6,7 juta jiwa, atau 3,35 juta per tahun.

"Dan kalau ini menggunakan ini (US$ 2,15 PPP) maka kemiskinan ekstrem naik ke 6,7 juta, sehingga setiap tahun mulai tahun ini kita harus menurunkan 3,37 juta," pungkasnya.