Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko mengatakan pengintegrasian infrastruktur dan sumber daya riset dan inovasi dalam membangun Ibu Kota baru akan segera dilakukan.

Menurut Handoko, pemerintah ingin Ibu Kota baru mencerminkan kota masa depan.

"Bukan hanya sekedar pindah lokasi bekerja saja, namun pemerintah ingin ada transformasi. Kota tersebut akan dibangun menjadi kota masa depan, tak seperti ibu kota saat ini," jelas Handoko lewat keterangan tertulis, Rabu (4/8).

-

-

Jadi fokus pemerintah saat ini adalah memperkuat riset dan inovasi, setelah pembangunan SDM. Sehingga menurut dia, anggaran yang dulu lebih banyak ke infrastruktur akan mulai digeser masuk ke riset dan inovasi.

Hal itu pun terkait dengan urgensi pembentukan lembaganya, yakni untuk mengintegrasikan riset baik dari lembaga riset pemerintah/non-pemerintah maupun perguruan tinggi agar dapat fokus pada pengembangan riset dan inovasi.

Handoko berharap BRIN dapat menjadi sumber rekomendasi kebijakan pembangunan Indonesia ke depannya, khususnya dalam membangun Ibu Kota baru.

"Harapannya BRIN dapat menjadi pendukung utama ' science based policy' (kebijakan berbasis Iptek) dalam membangun Ibu Kota baru dan menjadi pengungkit agar riset dan inovasi dapat menjadi mesin penggerak smart economy," kata Handoko.

"maka rancangan Ibu Kota baru bukan hanya smart dan metropolis, namun juga nyaman, humanis, dan zero emisi," tambahnya.

Sebelumnya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengungkap total dana untuk memindahkan ibu kota alias proyek Ibu Kota Negara (IKN) mencapai Rp486 triliun.

Mayoritas dana akan dipenuhi lewat skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) mencapai Rp265,2 triliun atau 54 persen. Ada pula dana khusus dari swasta Rp127,3 triliun (26,2 persen). Pemerintah diklaim hanya akan mengalokasikan dana Rp93,5 triliun (19,2 persen).

Kementerian Keuangan belum mengalokasikan dana tersebut tahun ini karena masih fokus menangani pandemi.

"Setelah ada Covid-19 fokus pemerintah semuanya ke upaya penanggulangan. Jadi setahu saya memang tidak muncul ada anggaran IKN (ibu kota negara baru) sejauh ini," Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Brahmantio Isdijoso.

Terkait pembangunan ibu kota baru, Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mendorong pemerintah mengalihkan dana infrastruktur untuk perlindungan sosial.

"Kalau pemerintah harus memilih prioritas, mau tidak mau perlindungan sosial karena ini yang bisa berikan efek besar ke pemulihan ekonomi," ujarnya.

Yusuf pun meminta Pemerintah mengevaluasi target pembangunan infrastruktur tahun ini. "Kalau pemerintah berada di persimpangan, harus memilih antara infrastruktur atau perlindungan sosial, urgensi di perlindungan sosial," tandasnya.

[-]