Liputan6.com, Jakarta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly mengungkapkan Menko Polhukam Mahfud Md akan minta klarifikasi Mahkamah Konstitusi (MK) soal putusan perpanjangan masa jabatan Ketua KPK.

"Saya dapat informasi Pak Menkopohulam akan bertanya kepada (MK), karena Pak Menko mantan Ketua MK, akan bertanya kepada MK maksud dari putusan itu," kata Yasonna soal rencana Mahfud Md, saat ditemui di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/5/2023).

Namun, dia sendiri enggan berkomentar banyak terhadap putusan MK soal masa jabatan Ketua KPK tersebut. Yasonna menyampaikan dia menghormati bagaimana pun putusan MK.

"Itu kan putusan Mahkamah Konstitusi final and binding," ucap Yasonna.

Sebelumnya, MK mengabulkan pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) yang diajukan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

Ghufron ingin masa jabatan pimpinan KPK yang tadinya empat tahun menjadi lima tahun.

Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono memastikan putusan MK soal perpanjangan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berlaku sejak dibacakan.

“Hal itu diatur dalam UU MK yang berbunyi putusan berlaku dan memiliki kekuatan mengikat sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno pengucapan putusan,” kata Fajar melalui pesan singkat diterima, Jumat (26/5/2023).