Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengumumkan sedang menginvestigasi kebocoran data 2 juta nasabah asuransi BRI Life dan dijual hacker di Raid Forum.

"Kementerian Kominfo telah menerima informasi terkait dugaan kebocoran data pribadi BRI Life dan telah melakukan langkah-langkah cepat sesuai aturan perundangan yang berlaku," kata Juru Bicara Kementerian Kominfo, Dedy Permadi dalam pernyataan tertulisnya diterima CNNIndonesia.com Rabu (28/7).

Dalam proses penyelidikan Kominfo melakukan investigasi internal dengan pengambilan sampling data nasabah BRI Life yang diduga bocor.

-

-

Kominfo panggil Direksi BRI Life

Kemenkominfo juga sudah melakukan pemanggilan terhadap Direksi BRI Life pada hari Rabu (28/7). Ini dalam rangka melakukan ivestigasi dan hal-hal yang diperlukan selama proses penyelidikan.

"Sampai saat ini investigasi masih terus berjalan dan hasil belum dapat disimpulkan," ucap Dedy.

Data nasabah BRI Life sebelumnya diduga bocor dan dijual online. Hal ini diketahui berdasarkan salah satu akun Twitter bernama Under The Breach yang membagikan dugaan kebocoran data itu dalam cuitannya.

Akun itu menuliskan bila ada pelanggaran besar terkait oknum yang menjual data sensitif dari BRI Life. Ia juga menuliskan oknum ini memiliki video berdurasi 30 menit tentang sejumlah besar data sekitar 250 GB yang mereka peroleh.

Akun ini juga membagikan tangkapan layar mengenai sejumlah data yang diduga milik nasabah BRI Life mulai dari KTP hingga rekam medis.

Sementara itu BRI Life bersama tim independent yang memiliki spesialisasi di bidang cyber security tengah melakukan penelusuran jejak digital dalam rangka investigasi dan melakukan hal-hal yang diperlukan guna meningkatkan perlindungan data pemegang polis BRILife.

Ini disebut sebagai tindak lanjut atas berita di sosial media mengenai dugaan pencurian data. Corporate Secretary BRI Life Ade Nasution mengungkapkan BRI Life menjamin hak pemegang polis sesuai dengan polis yang dimiliki.

"BRI Life terus melakukan upaya maksimal untuk melindungi data pemegang polis melalui penerapan tata kelola teknologi informasi dan tata kelola data sesuai ketentuan dan standar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya dalam pernyataan yang dikeluarkan di Jakarta, Selasa (27/7).

[-]