Jakarta -

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengaku telah bertemu dengan pihak dari Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk membahas dugaan kebocoran data nasabah.

"Kami baru melakukan pertemuan untuk mengklarifikas,i karena di publik ada yg mengatakan ada data pribadi yang bocor," ujar Semuel Abrijani Pangerapan, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika di Kantor Kominfo, Jakarta, Senin (22/5/2023).

Lebih lanjut diungkapnya, pihak Kominfo baru berhasil mendapatkan contoh data yang bocor. Selanjutnya, mereka akan mengkaji dan akan meminta klarifikasi lagi ke BSI.

-

-

"Pastinya itu yang kita lakukan dan kita akan memberikan rekomendasi bagaimana ke depannya kalau memang ada kebocoran," kata Semuel.

Pria yang disapa Semmy ini mengatakan belum bisa memastikan kapan hasil evaluasi akan keluar. Namun dipastikannya, setiap ada kebocoran data yang bertanggung jawab adalah penyelenggaraan sistem elektronik (PSE). Dalam konteks ini, BSI juga adalah merupakan salah satu PSE.

"Nah sementara ini memang masih di Kominfo, prosesnya adalah begitu ada laporan dari masyarakat atau kita temukan di masyarakat kita melakukan audit data di masyarakat dan kita mintakan klarifikasi. Prosesnya kita masih dalam pengambil sampel dan kita mintakan klarifikasi gitu. Jadi memang gitu tahapannya kalau kebocorannya," papar Semuel.

Terkait denda menurut Semmy belum bisa diberlakukan. Sebab, implementasi Undang-undang Pelindungan Data Pribadi pada saat ini masih dalam masa transisi.

"UU 27/2022 itu kan masih dalam transisi baru berlaku penuh, denda administrasinya di 2024," kata Semmy.

"Ya pokoknya ada sanksi kalau ada (kebocoran data). Saat ini teguran, perbaikan, dan rekomendasi seperti itu," pungkasnya.

Simak Video "Serangan Geng Ransomware Kembali Hantui Indonesia"
[-]
(fyk/fay)