Kejaksaan Agung (Kejagung) RI mengungkap kasus korupsi dana pensiun (dapen) Pelindo. Terkait kasus tersebut, manajemen Pelindo mendukung proses penegakan hukum oleh pihak berwenang yang sedang berlangsung.

"Kami menghormati penetapan status tersangka dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum pada pihak berwenang," kata Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono dalam keterangan tertulis, Senin (15/5/2023).

Arief mengungkapkan inisiasi audit terhadap dapen Pelindo datang dari manajemen. Ia menyebut langkah tersebut merupakan upaya proaktif dalam memberantas tindakan melanggar, termasuk korupsi di lingkungan perusahaan. Arif menambahkan inisiasi audit bertujuan agar tata kelola dapen menjadi semakin baik, sejalan dengan program Menteri BUMN Erick Thohir yang secara serius membenahi dana pensiun di lingkungan BUMN.

-

-

"Terkait dapen Pelindo, manajemen yang menginisiasi untuk dilakukan audit atas pengelolaan tahun 2013-2019 oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) pada tahun 2020. BPKP kemudian menerbitkan hasil audit yang menyatakan adanya indikasi fraud di sana dan kemudian dilaporkan Manajemen kepada Kementerian BUMN," jelas Arief.

Arief menegaskan transformasi dapen Pelindo yang dimulai sejak 2021 merupakan bukti keseriusan Pelindo untuk mewujudkan dapen yang bersih dan bertata kelola yang baik.

"Kami pastikan bahwa pembenahan pengelolaannya jalan terus agar dipastikan para pensiunan mendapatkan layanan yang baik," tegas Arief.

Transformasi Dapen Pelindo

Pada 2021, terjadi pergantian pengurus dapen Pelindo. Posisi Direktur Utama efektif dijabat oleh Mujianto pada Juni 2021. Manajemen baru kemudian menyusun program transformasi yang tertuang dalam Roadmap tahun 2021 - 2025 dengan tiga tahapan, yaitu fit in business (2021-2022), enhancement (2023), dan establishment (2024-2025).

Pada tahap fit in business, telah dilaksanakan sejumlah program, di antaranya pembaharuan atas pedoman kerja, pengesahan kode etik, penyusunan standard operating procedure (SOP), serta penerapan transaksi cashless dan digitalisasi layanan keuangan yang seluruhnya dimaksudkan untuk memperbaiki tata kelola dana pensiun yang lebih baik (good pension government).

"Sebagai pertanggungjawaban manajemen, kinerja pada tahun 2022 menunjukkan hasil positif di mana pembayaran manfaat pensiun kepada lebih dari 10 ribuan peserta dapat berjalan dengan baik dan semakin lancar," terang Mujianto.

Pengurus Perkumpulan Pensiunan Pelabuhan Indonesia (P3I) Pusat melalui Ketua Umumnya Azreal Temi menambahkan P3I mendukung penuh proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi dana pensiun, agar dapat menciptakan pengelolaan dapen yang bersih dan transparan.

"Saat ini, kondisi dapen cukup baik, karena telah dilakukan penataan tata kelola dari sisi SOP, manajemen dan pelayanan kepada peserta pensiun," ungkap Azreal.

Ia menyampaikan pada tahun 2023 transformasi memasuki tahap enhancement, dengan fokus peningkatan kualitas pelayanan, melakukan optimalisasi aset dan investasi sehingga pengelolaan dana pensiun menjadi berkelanjutan (sustainable).