Partai Demokrat mengkritisi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilainya lebih memprioritaskan pembangunan jalan tol ketiimbang jalan-jalan di daerah seperti yang terjadi di Lampung. Hal ini juga dinilai sebagai penyebab dari banyaknya jalan daerah yang rusak.

Jokowi sendiri dikenal sebagai presiden RI yang mengedepankan program-program pembangunan infrastruktur di Tanah Air. Lalu, berapa sebetulnya duit yang telah dihabiskan Jokowi untuk membangun infrastruktur?

Pada bulan Februari lalu, Jokowi sempat memaparkan, sejak dirinya menjabat mulai tahun 2014, pihaknya sudah menggelontorkan sekitar Rp 3.309 triliun untuk membangun infrastruktur. Ia menyebut, pembangunan ini tidak hanya berfokus di Jawa alias Jawa sentris seperti yang lalu-lalu. Dengan begitu, infrastruktur dapat memicu pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah.

-

-

"Infrastruktur kita habiskan anggaran Rp 3.309 triliun," ungkap Jokowi dalam pidatonya di agenda Rakernas PAN, yang disiarkan virtual, Minggu (26/2/2023).

Pemerintah sendiri setiap tahunnya menetapkan alokasi APBN untuk infrastruktur dengan besaran yang berbeda-beda. Adapun pada 2023 ini, Kementerian Keuangan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan infrastruktur mencapai Rp 392 triliun. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya, yakni 2022 dengan besaran Rp 365,8 triliun.

Sementara itu, berdasarkan catatan detikcom pada 2021 silam, pemerintah menetapkan besaran APBN untuk infrastruktur sekitar Rp 417 triliun. Angka tersebut merupakan anggaran terbesar yang pernah digelontorkan pemerintah untuk infrastruktur, naik 48% dari anggaran di tahun 2020 yang mencapai Rp 281,1 triliun.

Kembali mundur ke belakang, pada 2019 uang untuk pengembangan infrastruktur dianggarkan pemerintah sebesar Rp 394,1 triliun. Sementara pada 2018 silam besarannya tidak jauh berbeda, anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 394 triliun.

Mundur lagi ke belakang, pada 2017 pemerintah menetapkan anggaran untuk infrastruktur mencapai Rp 387,7 triliun, sementara pada 2016 besarannya berkisar di Rp 269,1 triliun. Lalu pada 2015 anggarannya sebesar Rp 256,1 triliun, dan pada 2014 nilainya hanya sekitar Rp 154,7 triliun.

Sejumlah infrastruktur pun menjadi fokus utama Jokowi sehingga pembangunannya sejak 2014 silam terus dikebut hingga saat ini. Beberapa di antaranya yakni pembangunan jalan tol, jalan nasional, bendungan, hingga kereta cepat.

Sebagai tambahan informasi, kritikan pedas yang menyebut Jokowi salah prioritas diutarakan oleh Wasekjen DPP Parta Demokrat Irwan Fecho. Tidak lama berselang, pandangan tersebut pun langsung menuai tanggapan dari Partai PDIP yang menilai kritikan itu memiliki dua kelemahan.

Politikus PDIP Budiman Sudjatmiko menilai, kritikan yang diutarakan Irwan salah sasaran. Ia menyebut, pembangunan jalan di daerah mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Berikutnya, ia juga menilai kalau Irwan salah cara berpikir dan tak mengerti cara kerja pemerintah.

Di sisi lain, Politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno turut bersuara. Ia menyebut sebagian kritik dari Irwan memang benar. Menurutnya, sering terjadi, alokasi anggaran-anggaran di daerah tidak sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat. Ada diskoneksi antara kebutuhan riil masyarakat dengan keputusan birokrasi pemerintahan.