Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan peninjauan jalan rusak di wilayah Lampung pada Jumat (5/52023).

Jokowi pun melihat dan merasakan sendiri bagaimana jalan tak beraspal, hanya tanah, pasir dan batu, berlubang serta tergenang air.

Ketua Harian Pemuda Perindo Michael Victor Sianipar mengatakan kerusakan jalan bukan cuma masalah infrastruktur tapi juga administrasi negara.

"Saya mengapresiasi Pak Jokowi yang langsung turun ke lapangan untuk melihat kondisi jalan di Lampung. Namun, penting kita memahami bahwa jalan rusak bukan sekedar masalah infrastruktur tapi yang lebih mendasar adalah soal administrasi negara," kata Michael kepada wartawan, Jumat (5/5/2023).

Menurutnya, kerusakan jalan adalah akibat dari administrasi pemerintahan yang tidak berjalan baik.

Baca juga: Mendagri: Perkuat SDM melalui Pendidikan Numerasi Sekolah Dasar

Ia mempertanyakan proses administrasi negara yang seharusnya berjalan di tingkat eksekutif dan legislatif di daerah, yang diharapkan peka terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat, dalam hal ini kebutuhan jalan layak guna.

"Ibaratnya jalan rusak itu kayak simtom atau gejala batuk-batuk. Orang batuk-batuk, kalau sekadar dikasih obat batuk memang gejalanya hilang, tapi penyakitnya belum tentu hilang. Begitu efek obatnya hilang, batuknya kambuh lagi. Jangan sampai jalan diperbaiki, besok rusak lagi dan tidak ada yang pantau lagi," jelasnya.

Ia pun menyebut semestinya saat tinjauan tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ikut mendampingi Presiden. Pasalnya wewenang membina dan mengawasi pemerintahan daerah ada di dalam Kemendagri.

"Kalau sekedar mau perbaiki jalan rusak, betul itu urusan PU. Tapi kalau mendalami kesigapan pemerintah daerah dan proses penganggaran yang baik untuk memastikan jalan tidak rusak, itu urusan pemerintahan dalam negeri. Selain atensi Pak Basuki, saya berharap Pak Tito juga serius membenahi pemerintah daerah yang ada," terang Michael.

Berkaca dari infrastruktur jalan di Lampung, Michael pun menduga hal serupa juga terjadi berbagai daerah lainnya. Namun lantaran tidak viral dan tak jadi perbincangan publik, maka persoalan tersebut tak disorot.

"Jangan-jangan di banyak daerah lain di Indonesia juga terdapat jalan rusak seperti di Lampung. Kebetulan, tidak ada yang memviralkannya saja. Kembali lagi, artinya pembenahan sistemik administrasi pemerintahan daerah harus dilakukan. Jangan sampai hanya Lampung saja yang jadi sorotan sesaat hanya karena sedang viral," kata Michael.

Lebih lanjut ia pun menyebut permasalahan jalan rusak bukan hanya sekedar urusan kemampuan keuangan daerah.

Menurutnya jika fungsi penganggaran dan pengawasan berjalan baik, seharusnya ada prioritas yang tepat sasaran terhadap dana pajak rakyat yang digunakan pemerintah.

"Dana APBD dari tahun ke tahun meningkat. Bantuan Pusat melalui Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus juga naik signifikan beberapa tahun ke belakang. Artinya, ada yang lebih fundamental dalam permasalahan jalan rusak di Lampung, yaitu efektivitas dan efisiensi roda pemerintahan. Ini yang harus secara serius dibenahi agar tidak terjadi lagi baik di Lampung atau daerah lainnya di Indonesia," pungkasnya.