Kondisi jalan rusak di Lampung yang viral di media sosial ikut menyita perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi). Demi melihat kondisi sebenarnya di lapangan, Jokowi hari ini terbang langsung ke Lampung bersama dengan sejumlah Menteri.

Kedatangan Jokowi ke Lampung bak oase di padang gurun bagi warga Lampung. Banyak warga berharap kedatangan Sang Kepala Negara melihat langsung kondisi jalan rusak yang selama ini dilalui warga bisa mempercepat perbaikan.

Jalan rusak memang menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi pemerintah daerah. Berdasarkan data statistik transportasi darat BPS 2021, total panjang jalan rusak di Indonesia mencapai 87.454 km. Sementara untuk kondisi rusak berat, panjang jalannya mencapai 86.844 km

-

-

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan jalan dengan kemantapan yang paling minim ada di jalan kewenangan kota/Kabupaten. Kemudian disusul jalan kewenangan provinsi dan nasional.

Di level jalan nasional, Suharso menyebut kemantapan jalan adalah 92% atau sudah mendekati target 97% dari yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Namun di tingkat provinsi kemantapan jalan masih di level 72% dari target 75%, dan jalan kabupaten-kota masih 60% dari target 65%.

"Kondisi mantap jalan nasional Provinsi, kabupaten kota, yang nasional cenderung mendekati target 97%. Kemudian provinsi masih di angka 72% dari target 75%. Kabupaten-kota masih 60% dari 65%," katanya beberapa waktu lalu dalam Rapat Kerja (Raker) dengan komisi XI DPR RI, Rabu (5/4).

Hal ini membuat pemerintah memutuskan ikut membantu anggaran jalan ke daerah dengan mengambil alokasi dari APBN. Pemerintah pusat berencana mengalokasikan tambahan Rp 32,7 triliun untuk perbaikan jalan daerah pada tahun 2023. Angka tersebut ditargetkan dapat memperbaiki 8 ribu km jalan-jalan di daerah. Targetnya, kemantapan jalan daerah sebesar 65% bisa dicapai.

Bicara soal jalan daerah yang rusak, provinsi atau kota Lampung sendiri bukanlah satu-satunya daerah dengan banyak jalan yang kondisinya rusak.

Sumatera Utara menjadi provinsi dengan jalan kota/kabupaten dengan jumlah jalan rusak berat terpanjang, yakni 9.187 km. Sementara untuk kewenangan provinsi, daerah dengan jalan rusak berat terpanjang ada di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan panjang 677 km. Dan untuk kewenangan negara, daerah dengan jalan rusak berat terpanjang ada di provinsi Papua, yakni 278 km.

Berikut daftar daerah dengan kondisi jalan rusak dan rusak berat menurut kewenangannya baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kota/kabupaten.

Tupoksi Nasional

Kondisi rusak

1. Papua 283 km
2. Kalimantan Timur 224 km
3. Papua Barat 181 km
4. Jawa Timur 163 km
5. Sulawesi Tenggara 147 km

Kondisi rusak berat
1. Papua 278 km
2. Kalimantan Tengah 244 km
3. Papua Barat 143 km
4. Kalimantan Timur 77 km
5. Maluku 55 km

Tupoksi Provinsi

Kondisi rusak
1. Papua 289 km
2. Riau 441 km
3. Aceh 361 km
4. Kalimantan Barat 361 km
5. Sulawesi Selatan 309 km

Kondisi rusak berat
1. NTT 667 km
2. Riau 633 km
3. Papua Barat 623 km
4. Sumatera Utara 583 km
5. Sulawesi Tengah 442 km

Tupoksi Kabupaten/Kota
Kondisi rusak
1. Sumatera Utara 5.798 km
2. Lampung 5.402 km
3. Aceh 5311 km
4. Riau 5.277 km
5. Jawa Timur 3.806 km

Kondisi rusak berat
1. Sumatera Utara 9.187 km
2. NTT 6.306 km
3. Papua 4.888 km
4. Kalimantan Tengah 4.579 km
5. Sumatera Barat 4.024 km